Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengidentifikasi sekitar 30.000 hektare tambak budi daya perikanan di Aceh mengalami kerusakan parah akibat banjir besar yang melanda wilayah tersebut beberapa waktu lalu. Dampak bencana ini diperkirakan merugikan lebih dari 30.000 pembudidaya ikan di 16 kabupaten/kota.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, pada Jumat (9/1/2026), mengonfirmasi skala kerusakan tersebut. “Tidak hanya di Pidie Jaya, yang dilaporkan seluruh Aceh ada sekitar 30 ribu hektare,” ujarnya.
Simak artikel informatif lainnya di Mureks melalui mureks.co.id.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menambahkan bahwa kerusakan tambak bervariasi, mulai dari tingkat ringan hingga sangat berat. Menurut catatan Mureks, wilayah Aceh Utara menjadi daerah paling terdampak dengan luasan lebih dari 10.000 hektare, disusul Kabupaten Bireun dengan 4.900 hektare, dan Aceh Tamiang 3.400 hektare. Tambak-tambak yang rusak tersebar di wilayah daratan dan pesisir, dengan komoditas utama seperti udang, bandeng, kakap, kerapu, lele, nila, mas, serta patin.
Skala Kerusakan dan Upaya Rehabilitasi
Trenggono merinci lebih lanjut, “Kami sudah melakukan identifikasi. Tambak terdampak yang rusaknya sangat berat ada sekitar 300-an hektare, sisanya didominasi kerusakan ringan hingga berat.” Data ini menjadi dasar bagi KKP untuk menyusun rencana pemulihan.
Sebagai respons, KKP memastikan akan memberikan rehabilitasi bagi para pembudidaya yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Proses perbaikan ini direncanakan akan dimulai pada tahun 2026 dan tidak akan membebankan biaya kepada para pembudidaya.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tb. Haeru Rahayu, menjelaskan bahwa pihaknya masih terus mendata jumlah pembudidaya yang terdampak. Pengumpulan data dilakukan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) KKP di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta bekerja sama dengan dinas-dinas terkait di daerah.
“Contoh, dengan Kepala Dinas Aceh, saya sudah komunikasi. Kemudian dengan Kepala Dinas Sumbar, saya juga sudah komunikasi. Bahkan dia sudah bersurat juga kepada kami, memetakan, mengusulkan ini yang perlu didukung oleh pemerintah pusat,” kata Haeru di kantornya, Jakarta Pusat, pada Senin (15/12/2025), menegaskan komitmen KKP dalam membantu pemulihan sektor perikanan budidaya.
