Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman atas keberhasilan Indonesia mewujudkan swasembada beras pada tahun 2025. Capaian ini menandai tonggak penting dalam sejarah ketahanan pangan nasional, sekaligus menjadi bukti keseriusan politik yang mampu diterjemahkan menjadi hasil nyata dalam waktu singkat.
Menurut Bamsoet, dengan terwujudnya swasembada beras di era pemerintahan Prabowo Subianto, Indonesia kini telah mencapai status tersebut sebanyak tiga kali. Pencapaian pertama terjadi pada 1984 di bawah kepemimpinan Presiden ke-2 Soeharto, dengan produksi beras sekitar 27 juta ton dan konsumsi nasional 25 juta ton. Atas prestasi ini, Indonesia menerima penghargaan dari Food and Agriculture Organization (FAO) pada 1985. Kemudian, 24 tahun berselang, Indonesia kembali swasembada beras pada 2008 di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Baca liputan informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Kini, setelah 17 tahun, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan capaian swasembada beras terbaru pada Selasa (7/1) di Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Produksi beras nasional sepanjang 2025 mencapai sekitar 34,7 juta ton, melampaui kebutuhan nasional yang berada di kisaran 30-31 juta ton per tahun. Mureks mencatat bahwa angka ini menghasilkan surplus beras signifikan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir.
Bamsoet menilai, keberhasilan swasembada beras tahun 2025 merupakan prestasi luar biasa yang diraih di tengah berbagai tantangan. “Swasembada beras tahun 2025 patut dimaknai sebagai prestasi luar biasa, karena hal tersebut bisa diraih di tengah tantangan yang tidak mudah. Alih fungsi lahan pertanian yang masih masif, tekanan perubahan iklim yang menggeser pola musim tanam, hingga penguatan harga pangan global menjadi tantangan serius yang harus dihadapi sektor pertanian nasional,” kata Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (9/1/2026).
Ia menambahkan, Presiden Prabowo telah memenuhi janjinya terkait ketersediaan dan keamanan pangan nasional. Saat dilantik, Prabowo menargetkan swasembada pangan tercapai dalam empat tahun. Namun, melalui kebijakan konsolidasi, penguatan petani, peningkatan produksi, serta distribusi sarana pertanian yang terarah, swasembada beras berhasil dicapai hanya dalam satu tahun pemerintahan. Hal ini diungkapkan Bamsoet saat berada di Jakarta, Kamis (8/1/2026). “Ini menunjukkan bahwa dengan kepemimpinan yang fokus dan eksekusi yang disiplin, agenda strategi nasional dapat dipercepat,” ujarnya.
Meski demikian, Bamsoet mengingatkan bahwa keberhasilan produksi harus segera diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat luas. Swasembada beras tidak boleh berhenti sebagai angka statistik atau klaim keberhasilan semata. Nilai tambah yang paling diharapkan masyarakat adalah harga beras yang stabil dan terjangkau. “Harapan masyarakat sangat sederhana. Ketika beras berlimpah, harga di pasar harus masuk akal, tidak membebani rumah tangga, terutama masyarakat ekonomi rendah,” jelas Bamsoet.
Oleh karena itu, Bamsoet mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk merumuskan kebijakan lanjutan yang memastikan surplus produksi beras berbanding lurus dengan keterjangkauan harga. Penguatan cadangan beras pemerintah, optimalisasi peran Bulog dalam stabilisasi harga, serta pengawasan distribusi dari hulu ke hilir menjadi kunci agar swasembada benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Selain itu, pengamanan pasar beras secara serius juga menjadi krusial. Ia meminta Satuan Tugas Pangan bersama aparat penegak hukum lebih aktif menindak praktik-praktik merugikan konsumen. Praktik tersebut meliputi penimbangan biologi, pengoplosan beras, hingga permainan harga di tingkat distributor dan pengecer. “Manipulasi timbangan dan pengoplosan beras adalah kejahatan terhadap masyarakat. Setelah swasembada tercapai, jangan sampai konsumen kembali dirugikan oleh ulah oknum pedagang yang mencari keuntungan dengan cara curang,” tutur Bamsoet.
Bamsoet menambahkan, keberhasilan swasembada beras harus menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara dalam mengelola sektor pangan. Negara tidak hanya memastikan kecukupan produksi, tetapi juga menjamin keadilan pasar dan perlindungan bagi konsumen. “Jika produksi kuat, terdistribusi secara tertib, dan harga terkendali, maka swasembada beras akan benar-benar menjadi fondasi kokoh bagi ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan rakyat,” tutupnya.
