Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menentukan sikap resminya terkait wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Keputusan krusial ini akan diambil setelah rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-1 tahun 2026 rampung digelar.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menjelaskan bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu masih menunggu seluruh masukan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) sebelum mengambil keputusan final. Pernyataan ini disampaikan Hasto di sela-sela Rakernas partai yang berlangsung di Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu, 10 Januari 2026.
Temukan artikel informatif lainnya melalui Mureks. mureks.co.id
Proses Pengambilan Keputusan dan Prinsip Demokrasi
“Sikap politiknya, karena nanti kami akan mendengarkan seluruh usulan-usulan dari DPD, akan dibacakan pada saat penutupan Rakernas. Sikapnya bagaimana, alasan filosofis, ideologis, dan juga dari manajemen penyelenggaraan pemilu, itu semua akan menjadi bagian dari rekomendasi Rakernas. Jadi belum diputuskan,” ujar Hasto kepada awak media.
Hasto menegaskan bahwa sebagai Partai Demokrasi Indonesia, PDIP sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan. Oleh karena itu, seluruh pandangan dan masukan dari perwakilan kader di daerah akan menjadi bahan pertimbangan utama.
“Karena kita kan Partai Demokrasi Indonesia, jadi seluruh pencermatan, masukan dari seluruh peserta rakernas itu akan menjadi bahan pengambilan keputusan dalam rekomendasi rakernas,” tambahnya, menurut pantauan Mureks.
Mengenang Kedaulatan Rakyat: Soekarno dan Megawati
Dalam kesempatan Rakernas tersebut, turut ditayangkan rekam jejak perjuangan dan biografi politik Presiden pertama RI Soekarno, serta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Penayangan ini bertujuan untuk mengingatkan kembali prinsip kedaulatan rakyat yang selalu dipegang teguh oleh kedua tokoh tersebut.
Hasto mengungkapkan bahwa biografi tersebut juga menyoroti peran Megawati saat menjabat sebagai Presiden kelima, yang kala itu menyelenggarakan pemilihan presiden secara langsung untuk pertama kalinya di Indonesia.
“Itulah tadi Ibu mengatakan bagaimana prinsip-prinsip kedaulatan rakyat sebagai spirit dari reformasi itu harus betul-betul kita jaga. Dan, dengan rakyat yang berdaulat, dengan pemimpin dipilih secara langsung, ini tidak hanya memperkuat legitimasi pemimpin, tapi juga tanggung jawab pemimpin untuk menghasilkan program-program sesuai dengan aspirasi rakyat yang digali pada saat kampanye,” pungkas Hasto, mengutip pernyataan Megawati.
Isu Pilkada dipilih DPRD sendiri bukan hal baru dan kerap menjadi perdebatan. PDIP, dalam catatan Mureks, sebelumnya telah menunjukkan sikap konsisten menolak wacana tersebut, dengan alasan mempertahankan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya secara langsung.
