Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyampaikan apresiasi tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Apresiasi ini diberikan atas keberhasilan Indonesia mewujudkan swasembada beras pada tahun 2025.
Menurut Bamsoet, pencapaian ini merupakan tonggak penting dalam sejarah ketahanan pangan nasional. Ia menilai, hal ini sekaligus membuktikan bahwa keseriusan politik yang kuat dapat diterjemahkan menjadi hasil nyata dalam waktu singkat.
Artikel informatif lainnya dapat dibaca melalui Mureks. mureks.co.id
Indonesia Tiga Kali Swasembada Beras
Dengan terwujudnya swasembada beras di era pemerintahan Prabowo Subianto, Indonesia kini tercatat telah mencapai swasembada beras sebanyak tiga kali. Mureks mencatat bahwa capaian pertama terjadi pada era kepemimpinan Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto, tepatnya pada tahun 1984.
Kala itu, produksi beras di Indonesia mencapai sekitar 27 juta ton, sementara konsumsi nasional sebesar 25 juta ton. Atas prestasi tersebut, Indonesia menerima penghargaan dari Food And Agriculture Organization (FAO) pada tahun 1985. Kemudian, 24 tahun berselang, Indonesia kembali swasembada beras pada tahun 2008 di masa pemerintahan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Kini, setelah 17 tahun berlalu, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan produksi beras nasional sepanjang 2025 mencapai sekitar 34,7 juta ton. Angka ini melampaui kebutuhan nasional yang berada di kisaran 30-31 juta ton per tahun. Pengumuman tersebut disampaikan di Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Selasa (7/1). Dengan capaian ini, Indonesia untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir memiliki surplus beras yang signifikan.
“Swasembada beras tahun 2025 patut dimaknai sebagai prestasi luar biasa, karena hal tersebut bisa diraih di tengah tantangan yang tidak mudah. Alih fungsi lahan pertanian yang masih masif, tekanan perubahan iklim yang menggeser pola musim tanam, hingga penguatan harga pangan global menjadi tantangan serius yang harus dihadapi sektor pertanian nasional,” kata Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (9/1/2026).
Janji Prabowo Terpenuhi
Bamsoet menuturkan, dengan terwujudnya swasembada beras, Presiden Prabowo telah memenuhi janjinya pada aspek ketersediaan dan keamanan pangan nasional. Saat pelantikan menjadi Presiden RI, Prabowo secara terbuka menargetkan swasembada pangan dapat tercapai dalam waktu empat tahun.
Namun, melalui kebijakan konsolidasi, penguatan petani, peningkatan produksi, serta distribusi sarana pertanian yang lebih terarah, swasembada beras baru tercapai hanya dalam satu tahun pemerintahan. Hal itu diungkapkan Bamsoet saat di Jakarta, Kamis (8/1/2026).
“Ini menunjukkan bahwa dengan kepemimpinan yang fokus dan eksekusi yang disiplin, agenda strategi nasional dapat dipercepat,” ujar Bamsoet.
Harga Beras Stabil dan Terjangkau
Meskipun demikian, Bamsoet mengingatkan bahwa keberhasilan di sisi produksi harus segera diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat luas. Swasembada beras tidak boleh berhenti sebagai angka statistik atau klaim keberhasilan semata.
Nilai tambah yang paling diharapkan masyarakat adalah harga beras yang stabil dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. “Harapan masyarakat sangat sederhana. Ketika beras berlimpah, harga di pasar harus masuk akal, tidak membebani rumah tangga, terutama masyarakat ekonomi rendah,” jelas Bamsoet.
Oleh karena itu, Bamsoet mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk merumuskan kebijakan lanjutan. Kebijakan ini harus memastikan surplus produksi beras berbanding lurus dengan keterjangkauan harga. Penguatan cadangan beras pemerintah, optimalisasi peran Bulog dalam stabilisasi harga, serta pengawasan distribusi dari hulu ke hilir menjadi kunci agar swasembada benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Selain itu, penting dilakukan pengamanan pasar beras secara serius. Ia meminta Satuan Tugas Pangan bersama aparat penegak hukum lebih aktif menindak praktik-praktik merugikan konsumen. Praktik tersebut meliputi penimbangan biologi, pengoplosan beras, hingga permainan harga di tingkat distributor dan pengecer.
“Manipulasi timbangan dan pengoplosan beras adalah kejahatan terhadap masyarakat. Setelah swasembada tercapai, jangan sampai konsumen kembali dirugikan oleh ulah oknum pedagang yang mencari keuntungan dengan cara curang,” tutur Bamsoet.
Bamsoet menambahkan, keberhasilan swasembada beras harus menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara dalam mengelola sektor pangan. Negara tidak hanya sekadar memastikan kecukupan produksi, namun juga menjamin keadilan pasar dan perlindungan bagi konsumen.
“Jika produksi kuat, terdistribusi secara tertib, dan harga terkendali, maka swasembada beras akan benar-benar menjadi fondasi kokoh bagi ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan rakyat,” tutupnya.
