Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa sektor energi dan pertambangan memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Pada tahun 2025, sektor ini menyumbang sekitar 15-16% dari total penerimaan negara, terutama melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Kementerian ESDM 2025 di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (8/1/2026), Bahlil merinci bahwa realisasi pendapatan negara dari sektor ESDM saja telah mencapai angka fantastis.
Baca liputan informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Kontribusi PNBP Sektor ESDM Tembus Rp 240 Triliun
“PNBP kita ini jadi Rp 200 triliun lebih antara PNBP Minerba dengan PNBP Migas. Kurang lebih sekitar Rp 240 triliun. Itu baru dari sektor PNBP. Belum pada sektor PPH21, Pajak-pajak yang lain itu belum termasuk. Jadi kurang lebih kontribusi di sektor ESDM terhadap APBN itu kurang lebih sekitar 15-16%,” ujar Bahlil.
Mureks mencatat bahwa berdasarkan data capaian kinerja ESDM 2025, realisasi PNBP sektor ESDM pada tahun tersebut mencapai Rp 138,37 triliun. Angka ini melampaui target DIPA 2025 yang ditetapkan sebesar Rp 127,44 triliun.
Dari realisasi PNBP tersebut, subsektor Sumber Daya Alam (SDA) Minerba menyumbang 104,38% dari target, SDA Panas Bumi mencapai 103,4%, dan penerimaan dari sektor lainnya mencapai 311,05%.
PNBP dari sektor lainnya mencakup beragam sumber, di antaranya:
- Badan Layanan Umum (BLU)
- Iuran Badan Usaha Hilir Migas
- Domestic Market Obligation (DMO) migas
- Kompensasi DMO Batu Bara
- Denda smelter
- Denda penertiban kawasan hutan (PKH)
- Jasa layanan ketenagalistrikan
- Museum
- Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN)
- Jasa lainnya
Pemerintah Prioritaskan Kepentingan Negara dalam Pengelolaan SDA
Bahlil menegaskan komitmen pemerintah untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945. Pihaknya saat ini tengah merumuskan kebijakan yang memastikan pengelolaan sumber daya alam di masa depan benar-benar berorientasi pada kepentingan negara, bukan semata-mata kepentingan bisnis.
“Nah kami lagi merumuskan kebijakan bahwa ke depan pengelolaan SDA kita harus berorientasi pada kepentingan negara dulu. Harus menguntungkan negara yang sebesar-besarnya. Ya saya sebagai mantan pengusaha udahlah gue mau ya berpikir negara aja lah,” tambahnya.
Menurut Bahlil, optimalisasi pendapatan negara dari sektor ESDM ini memiliki potensi besar untuk dialokasikan guna mendanai berbagai program kerakyatan yang mendesak. Program-program tersebut meliputi pembangunan infrastruktur hingga peningkatan gizi masyarakat.
“Jadi pengusaha boleh untung tapi negara juga harus mendapatkan porsi yang lebih baik. Karena dari situ dananya bisa dipakai untuk makanan bergizi, bangun sekolah rakyat, bangun jembatan, pendidikan, kesehatan, macem-macem,” tandasnya.
