Internasional

Bahlil: “Indonesia Impor 8,4 Juta Ton LPG, Proyek DME Jadi Kunci Mandiri Energi”

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah terus mematangkan proyek hilirisasi berbasis Dimethyl Ether (DME) sebagai substitusi impor liquefied petroleum gas (LPG). Langkah ini krusial mengingat Indonesia masih sangat bergantung pada pasokan LPG dari luar negeri.

Bahlil menjelaskan, konsumsi LPG nasional mencapai 10 juta ton per tahun, sementara kapasitas produksi domestik hanya sekitar 1,6 juta ton. Kondisi ini memaksa Indonesia mengimpor 8,4 juta ton LPG, yang berdampak pada pengeluaran devisa negara hingga ratusan triliun rupiah.

Temukan artikel informatif lainnya melalui Mureks. mureks.co.id

“Dari 10 juta ton, kapasitas produksi dalam negeri kita hanya 1,6 juta. Artinya kita itu impor 8,4 juta ton untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri berapa ratus triliun itu devisa kita keluar,” kata Bahlil usai Konferensi Pers di Kementerian ESDM pada Kamis (8/1/2026).

Ia mengakui, pembangunan pabrik LPG di dalam negeri menghadapi tantangan besar. Hal ini disebabkan LPG membutuhkan bahan baku gas dengan kandungan campuran Propane (C3) dan Butane (C4), sementara cadangan gas nasional didominasi oleh C1 dan C2.

“Sementara gas kita itu lebih banyak di C1, C2. Mau tidak mau harus ada substitusi impor. Nah caranya adalah memanfaatkan batu bara low kalori untuk DME. Itu bisa dipakai untuk mengganti LPG,” jelasnya. Menurut Mureks, pemanfaatan batu bara berkalori rendah untuk DME menjadi solusi realistis di tengah keterbatasan cadangan gas yang sesuai untuk produksi LPG.

Oleh karena itu, Kementerian ESDM terus mendorong agar proyek hilirisasi batu bara menjadi DME segera terealisasi. Pemerintah sebelumnya telah mengumumkan enam proyek hilirisasi yang direncanakan memasuki tahap awal pembangunan atau groundbreaking pada Januari 2026, salah satunya adalah gasifikasi batu bara menjadi DME.

Namun, saat disinggung mengenai detail proyek DME, Bahlil meminta waktu lebih. “Kasihkan saya waktu untuk satu bulan lagi untuk mendetailkan, saya dengan Pak Rosan nanti akan menyelesaikan dalam kurun waktu satu bulan,” ujar Bahlil usai retret menteri Kabinet Merah Putih di Padepokan Garuda Yaksa, Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026) malam.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mengungkapkan rencana groundbreaking enam proyek hilirisasi pada Januari 2026. “Rencananya akan ada di bulan Januari, ada enam groundbreaking dari program hilirisasi,” kata Prasetyo di sela-sela Retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

Prasetyo menambahkan, groundbreaking akan dilanjutkan pada Februari dan Maret 2026 untuk total 18 target pembangunan proyek hilirisasi.

Meski tidak merinci keenam proyek tersebut, Prasetyo menjelaskan bahwa salah satu proyek yang akan dimulai adalah Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTsa) atau program Waste to Energy. Proyek ini direncanakan dibangun di 34 titik kabupaten/kota yang memproduksi 1.000 ton sampah per hari.

“(sampah) Sesegera mungkin untuk diolah, sehingga sampah-sampah tersebut tidak menggunung dan menimbulkan banyak masalah,” ujar Prasetyo, menekankan solusi penanganan sampah di daerah. Selain itu, Prasetyo juga mengumumkan proyek gasifikasi batu bara atau DME sebagai bagian dari rencana pembangunan. Mureks mencatat bahwa proyek DME ini telah berulang kali mengalami pembatalan pembangunan karena faktor keekonomian.

Investor asal Amerika Serikat, Air Products, memutuskan hengkang dari proyek DME di Sumatra Selatan dan Kalimantan Timur pada Maret 2023. Padahal, proyek DME di dekat area tambang PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) telah diresmikan groundbreaking-nya oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada Januari 2022. Rencana masuknya investor China setelah itu pun hingga kini belum terealisasi.

“Kemudian ada juga beberapa proyek penanganan dengan energi, pembangunan beberapa titik DME,” kata Prasetyo, menegaskan kembali komitmen pemerintah.

Prasetyo juga mengungkapkan adanya proyek lain di bidang pertanian dan perikanan, seperti pengembangan kampung nelayan dan proyek pembuatan kapal tangkap ikan.

“Itu adalah salah satu program bidang padat karya, tetapi juga memiliki nilai investasi yang cukup besar karena kita adalah negara yang dikaruniai oleh tuhan yang maha esa. Kita dapat memproduksi komoditas-komoditas yang memiliki nilai jual tinggi seperti kopi, coklat, dan sebagainya,” pungkasnya.

Mureks