Partai Golkar telah merampungkan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 1 Tahun 2025 dengan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Salah satu poin krusial yang disepakati adalah usulan terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta pembentukan Koalisi Permanen.
Golkar Dorong Koalisi Permanen
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa partainya mendorong transformasi pola kerja sama politik. “Partai Golkar mendorong transformasi pola kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral yang bersifat taktis menuju pembentukan Koalisi Permanen yang ideologis dan strategis, berbasis pada kesamaan platform dan agenda kebijakan,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulisnya, Minggu (21/12/2025).
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
Bahlil menjelaskan, pembentukan Koalisi Permanen bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional dalam jangka panjang dan menciptakan stabilitas politik selama proses pemerintahan berjalan. Ia menegaskan bahwa koalisi ini tidak hanya berorientasi pada kemenangan pemilihan presiden.
“Koalisi Permanen ini tidak hanya dibangun untuk memenangkan kontestasi pemilihan presiden, tetapi dilembagakan sebagai bentuk kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan,” kata Bahlil.
Ia menambahkan, “Tujuannya adalah untuk memastikan setiap kebijakan strategis pemerintah memperoleh dukungan politik yang stabil, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta menjaga kesinambungan pembangunan nasional dalam jangka panjang. Stabilitas politik merupakan prasyarat utama bagi pembangunan berkelanjutan.”
Usulan Pilkada via DPRD dan Perbaikan Sistem Pemilu
Selain Koalisi Permanen, Rapimnas Golkar juga mengusulkan agar Pilkada dilaksanakan melalui DPRD. Bahlil menyatakan bahwa usulan ini merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat.
“Partai Golkar mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya,” jelas Bahlil.
Rapimnas juga merekomendasikan perbaikan sistem Pemilu proporsional terbuka di Indonesia. “Terkait dengan pelaksanaan Pemilu,Partai Golkar merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan sistem Proporsional Terbuka dengan memperbaiki aspek teknis penyelenggaraan, penyelenggara, dan tata Kelola untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil,” tambahnya.
Dukungan Fiskal dan Politik Luar Negeri
Dalam Rapimnas tersebut, Partai Golkar turut merekomendasikan dukungan fiskal untuk mempercepat proses perbaikan dan pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pascabencana. Pihaknya juga mendukung arah kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
Secara khusus, Partai Golkar memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto. “Secara khusus, Partai Golkar memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin dunia Islam dalam mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza untuk perdamaian di Timur Tengah, khususnya Palestina dan Israel, di mana Palestina sebagai negara independen yang merdeka dan berdaulat,” pungkas Bahlil.
