Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC) menahan mantan Kepala Angkatan Darat Malaysia pada Rabu malam, 7 Januari 2026. Penahanan ini merupakan bagian dari penyelidikan dugaan suap dalam kontrak pengadaan militer yang menyeret pejabat tinggi negara.
Selain mantan jenderal tersebut, MACC juga menahan dua istrinya serta dua individu lain. Seluruh pihak telah dimintai keterangan di markas MACC sebelum penahanan dilakukan untuk membantu proses penyelidikan lebih lanjut.
Baca liputan informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Penyelidikan Mendalam Kasus Suap Militer
Kepala Komisioner MACC, Azam Baki, menyatakan bahwa pihaknya akan segera mengajukan permohonan penahanan ke pengadilan. “MACC akan mengajukan permohonan penahanan ke pengadilan untuk melanjutkan penyelidikan kasus ini,” ujar Azam Baki, dikutip dari kantor berita negara Bernama, Jumat (9/1/2026).
Penyelidikan ini berfokus pada dugaan praktik suap yang melibatkan sejumlah perusahaan dalam proyek pengadaan militer. Sebagai bagian dari pengembangan kasus, MACC telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi dan membekukan sejumlah rekening bank milik tersangka serta anggota keluarganya.
Otoritas Malaysia juga berhasil menyita uang tunai sebesar 2,4 juta ringgit atau setara dengan Rp8,2 miliar. Uang tersebut diduga memiliki kaitan langsung dengan perkara suap yang sedang diselidiki.
Azam Baki menjelaskan bahwa penyitaan uang tunai dilakukan saat seorang individu yang terkait dengan kasus ini tertangkap basah berupaya memindahkan dana ke lokasi lain. “Uang tunai itu diyakini berasal dari kegiatan yang sedang kami selidiki,” tambahnya, seperti dikutip Reuters.
Mantan Kepala Angkatan Darat tersebut sebelumnya telah diberhentikan sementara dari jabatannya pada akhir Desember 2025. Pemberhentian ini menyusul serangkaian penggerebekan terhadap sejumlah perusahaan yang diduga terlibat dalam skema penyuapan kontrak militer.
Mureks mencatat bahwa kasus ini telah menarik perhatian luas di Malaysia, mengingat keterlibatan pejabat tinggi militer. Perkara ini juga menambah daftar panjang kasus korupsi yang terjadi di sektor pertahanan negara tersebut, menyoroti urgensi reformasi tata kelola.
