Personel Amerika Serikat (AS) kembali menaiki dan menyita sebuah kapal di lepas pantai Venezuela pada Sabtu, 20 Desember 2025. Ini merupakan penyitaan kapal kedua kalinya yang dilakukan AS di dekat perairan Venezuela, memicu kemarahan Caracas yang menyebut tindakan tersebut sebagai ‘pembajakan’ dan ‘terorisme internasional’.
Penyitaan terbaru ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan pemerintahan Presiden AS Donald Trump terhadap Caracas. Sebelumnya, Trump telah mengumumkan ‘blokade’ terhadap kapal tanker minyak yang dikenai sanksi, baik yang masuk maupun keluar dari negara tersebut.
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
Kronologi Penyitaan dan Reaksi AS
Dilansir CNN, penyitaan pada Sabtu (20/12) dilakukan setelah AS menyita kapal tanker minyak besar bernama Skipper pada 10 Desember. Kapal Skipper sebelumnya telah dikenai sanksi karena hubungannya dengan Iran. Menariknya, kapal yang disita pada 20 Desember lalu tidak berada di bawah sanksi AS.
Operasi penyitaan tersebut tidak ditentang oleh awak kapal tanker. Kapal berbendera Panama itu diketahui membawa minyak Venezuela dengan tujuan akhir ke Asia. Operasi pada hari Sabtu itu dipimpin oleh Penjaga Pantai AS, dengan bantuan dari militer AS, dan berlangsung di perairan internasional.
Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kristi Noem, yang lembaganya membawahi Penjaga Pantai, mengunggah video berdurasi 7 menit ke media sosial pada Sabtu sore. Video tersebut menunjukkan sebuah helikopter melayang di atas kapal tanker.
Dalam unggahannya, Noem menulis bahwa kapal tanker itu ditangkap dalam ‘aksi subuh’ oleh Penjaga Pantai dengan dukungan dari Departemen Pertahanan dan terakhir berlabuh di Venezuela. Ia menegaskan komitmen AS:
“Amerika Serikat akan terus mengejar pergerakan ilegal minyak yang dikenakan sanksi yang digunakan untuk mendanai terorisme narkoba di kawasan itu.”
Tanggapan Keras Venezuela dan Dukungan Iran
Penyitaan kapal-kapal ini telah meningkatkan tekanan pada Caracas, menargetkan jalur ekonomi vitalnya yang sebelumnya sudah tertekan setelah sanksi baru terhadap sektor minyak awal tahun ini.
Menteri Luar Negeri Venezuela, Yvan Gil, mengumumkan bahwa Iran telah menawarkan kerja sama untuk menghadapi apa yang ia gambarkan sebagai ‘tindakan pembajakan’ dan ‘terorisme internasional’ oleh pemerintah AS. Melalui Telegram, Gil mengatakan bahwa ia telah berbicara via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, untuk meninjau hubungan bilateral dan membahas ‘perkembangan terkini di Karibia, terutama ancaman dan pencurian kapal yang memuat minyak Venezuela’.
Gil menambahkan bahwa Teheran menyatakan “solidaritas penuh” dengan Venezuela dan menawarkan kerja sama “di semua bidang” untuk menghadapi tindakan AS yang menurutnya melanggar hukum internasional.
Tekanan AS dan Ancaman Blokade
AS telah berbulan-bulan melancarkan tekanan terhadap Venezuela, termasuk pengerahan ribuan pasukan dan kelompok serang kapal induk ke Karibia, serta serangan terhadap kapal-kapal yang diduga membawa narkoba. Militer AS dilaporkan telah menewaskan 104 orang dalam serangan yang menghancurkan 29 kapal yang dituduhnya membawa narkoba.
Serangan tersebut, menurut pemerintahan Trump, digambarkan sebagai upaya untuk menindak aliran narkoba dan migran ilegal dari Venezuela. Pengumuman Trump pekan ini tentang ‘blokade’ juga menggarisbawahi fokus presiden pada minyak negara tersebut, yang menurutnya AS harus memiliki akses jika Presiden Nicolás Maduro digulingkan.
Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, namun beroperasi jauh di bawah kapasitas karena sanksi internasional. Sebagian besar minyak negara itu dijual ke China.
Menanggapi blokade tersebut, Venezuela mengecamnya awal pekan ini, menyebutnya sebagai “ancaman yang sembrono dan serius”. Negara itu menegaskan akan terus membela kedaulatan dan kepentingan nasionalnya.
Wakil Presiden Venezuela, Delcy RodrÃguez, menyatakan bahwa negaranya “menolak pencurian dan pembajakan kapal swasta baru yang mengangkut minyak Venezuela”. Ia menambahkan bahwa Venezuela akan mengambil semua tindakan yang tepat, termasuk melaporkan hal ini kepada Dewan Keamanan PBB, organisasi multilateral lainnya, dan pemerintah dunia.
