Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengingatkan bahwa keterbatasan ruang fiskal menjadi tantangan utama di balik target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen pada tahun 2026. Dunia usaha menilai optimisme pemerintah tersebut perlu diimbangi dengan pembenahan struktural agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Analis Kebijakan Ekonomi Apindo, Ajib Hamdani, menyatakan bahwa meskipun target pertumbuhan ekonomi yang lebih agresif patut diapresiasi, kondisi ruang fiskal Indonesia relatif sempit. “Target pertumbuhan ekonomi yang lebih agresif tentu perlu diapresiasi. Tetapi ruang fiskal kita relatif sempit, sementara kebutuhan belanja pemerintah terus meningkat,” ujar Ajib dalam keterangannya, Jumat (2/1/2026).
Baca liputan informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Menurut Ajib, pergeseran kebijakan fiskal Indonesia menuju pendekatan yang lebih pro-pertumbuhan sejalan dengan arah pembangunan jangka panjang pemerintah. Tahun 2025 menjadi masa transisi penting dalam pola kebijakan fiskal, dari sebelumnya berorientasi pada stabilitas menuju akselerasi pertumbuhan (pro growth). Model ini dinilai selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong ekonomi nasional tumbuh lebih tinggi menuju Indonesia Emas 2045.
Namun, strategi tersebut dihadapkan pada sejumlah kendala mendasar. Menurut Mureks, kendala tersebut meliputi potensi shortfall penerimaan pajak hingga efisiensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belum optimal. Ajib menilai pemerintah perlu lebih berhati-hati dalam mengelola APBN. Penerimaan negara yang belum sepenuhnya pulih, ditambah ekspektasi besar terhadap peran BUMN sebagai mesin pertumbuhan dan sumber penerimaan, berpotensi menekan keseimbangan fiskal jika tidak diiringi perbaikan tata kelola.
Ajib menekankan pentingnya prinsip collect more, spending better dalam kebijakan fiskal ke depan. Artinya, peningkatan penerimaan negara harus berjalan seiring dengan kualitas belanja yang lebih efisien dan tepat sasaran. Di sisi lain, kebijakan moneter juga diminta tetap menjaga stabilitas makroekonomi. Bank sentral perlu berhati-hati agar dukungan terhadap pertumbuhan tidak mengorbankan pengendalian inflasi, yang idealnya tetap berada di kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen.
Dengan kondisi tersebut, Apindo memandang target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2026 masih memungkinkan, tetapi penuh tantangan. Secara realistis, dunia usaha memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5-5,4 persen, sejalan dengan asumsi yang disepakati pemerintah dan DPR dalam RAPBN 2026.
“Pertumbuhan tetap positif, tetapi perlu kehati-hatian. Tanpa pembenahan ruang fiskal dan efisiensi belanja, target tinggi berisiko sulit dicapai secara berkelanjutan,” tandas Ajib.
