Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) bersama Badan Pangan Nasional (NFA) di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan ini bertujuan meringankan beban masyarakat menjelang Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Rajiv menyatakan GPM merupakan program kolaborasi pemerintah dan Komisi IV DPR RI. Ia mengamati antusiasme masyarakat cukup tinggi dalam mengikuti program ini. “Gerakan Pangan Murah adalah salah satu program pemerintah bekerja sama dengan DPR RI di Komisi IV. Saya lihat antusiasnya agak lumayan masyarakat yang mengikuti program pemerintah gerakan pangan murah tersebut. Mudah-mudahan program ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, mudah-mudahan bisa meringankan sedikit,” ujar Rajiv melalui keterangannya pada Kamis (18/12/2025).
GPM yang diselenggarakan di daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat II ini menyediakan berbagai komoditas pokok. Masyarakat dapat membeli beras, minyak, daging, dan komoditas pertanian lainnya dengan harga terjangkau.
Rajiv mengapresiasi Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Badan Pangan Nasional atas persiapan vendor yang profesional. Ia secara langsung mengecek kualitas produk, termasuk sayur mayur, yang dinilai sangat baik. “Saya cek barang-barangnya seperti timun bagus. Bahkan, produknya dari Kabupaten Bandung ini bukan dari tempat lain. Kita Komisi IV DPR RI mengapresiasi Bulog dan Bapanas yang telah menyiapkan vendor-vendor dengan baik,” tambahnya.
Lebih lanjut, Rajiv menjelaskan GPM ini merupakan respons langsung terhadap tekanan harga kebutuhan pokok yang masih dirasakan masyarakat. Menurutnya, kegiatan ini bukan sekadar operasi pasar temporer, melainkan bagian dari intervensi negara untuk memastikan pangan sebagai hak dasar warga tetap terjangkau, khususnya bagi kelompok rentan.
Ia juga menyoroti bahwa fluktuasi harga pangan bukan hanya persoalan distribusi, tetapi juga mencerminkan lemahnya koordinasi hulu-hilir sektor pangan nasional. “Fluktuasi harga pangan tidak bisa dibaca sebagai persoalan distribusi, tetapi juga cerminan lemahnya koordinasi hulu-hilir sektor pangan nasional. Di tengah ancaman perubahan iklim, ketidakpastian global, dan dinamika produksi dalam negeri, negara tidak boleh bersikap pasif,” jelas Rajiv.
Oleh karena itu, Rajiv memastikan Komisi IV DPR RI akan terus mengawal kebijakan pangan nasional agar selaras dengan kepentingan masyarakat luas. Ia menekankan bahwa keberhasilan sektor pangan tidak hanya diukur dari surplus angka, tetapi dari sejauh mana rakyat dapat mengakses pangan dengan harga dan kualitas yang layak.
“Pangan adalah urusan keadilan. Ketika harga pangan tidak terkendali, yang terancam bukan hanya dapur rakyat, tetapi juga ketahanan bangsa,” tegasnya.
Rajiv mengingatkan bahwa kehadiran langsung pemerintah dan pemangku kepentingan melalui GPM adalah bentuk keberpihakan nyata. Ini juga menjadi sinyal bahwa stabilitas pangan tidak sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. “Melalui gerakan pangan murah, pemerintah pusat dan daerah agar menjadikannya sebagai model kebijakan berkelanjutan, bukan agenda insidental,” pungkas Rajiv.
