Langkah Presiden Prabowo Subianto untuk membebaskan petani korban bencana di tiga provinsi Sumatera—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—dari jeratan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) mendapat sambutan positif. Kebijakan ini diharapkan menjadi fondasi pemulihan ekonomi bagi para petani yang terdampak musibah.
Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo, menilai pembebasan utang KUR tersebut sebagai langkah awal yang krusial. Namun, ia menekankan bahwa dukungan tersebut perlu diperluas dengan kebijakan tambahan agar para petani dapat benar-benar bangkit. “Pembebasan utang ini masih belum cukup, dan meminta agar petani dan korban bencana diberikan bantuan saprodi (sarana produksi) pertanian untuk membantu mereka memulai aktivitasnya Kembali,” ujar Firman dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).
Firman juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap penyediaan perumahan yang layak bagi para korban bencana. Ia berharap pemerintah dapat meringankan beban petani dan korban bencana secara komprehensif, serta memfasilitasi pemulihan kehidupan mereka.
Sebelumnya, Presiden Prabowo telah memastikan penanganan dan rehabilitasi seluruh lahan pertanian yang rusak akibat banjir besar di Aceh. Ia menegaskan kepada para petani untuk tidak perlu mencemaskan kerusakan sawah maupun irigasi, mengingat bencana ini dikategorikan sebagai force majeure atau keadaan memaksa.
“Sawah-sawah yang rusak akan kita rehabilitasi dan sudah dilaporkan ke saya, petani-petani nggak usah khawatir. Kalau sawahnya rusak, kita bantu perbaiki juga,” kata Prabowo. Ia juga menambahkan bahwa pasokan pangan akan terus dikirimkan selama proses perbaikan berlangsung, dengan stok cadangan yang dinilai mencukupi.
Lebih lanjut, Prabowo kembali menegaskan kebijakan penghapusan atau relaksasi utang petani, khususnya KUR, yang terdampak bencana. “Petani nggak usah khawatir karena ini bukan kelalaian, tapi force majeure,” jelasnya.
Presiden menyatakan apresiasi atas kerja sama berbagai instansi, termasuk TNI, Polri, pemerintah daerah, dan pekerja lokal, yang telah bekerja tanpa henti di lapangan untuk mempercepat pemulihan. “Saya lihat kondisi kerja semua instansi baik, bahu membahu bersama rakyat, bersama pemerintah daerah, polisi, tentara semua bekerja,” ungkap Prabowo.
Penunjukan Satgas Percepatan Perbaikan Infrastruktur
Untuk mengakselerasi perbaikan infrastruktur pertanian dan akses logistik, Prabowo menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Komandan Satgas Percepatan Perbaikan Jembatan dan Infrastruktur. Penunjukan ini didasarkan pada kapabilitas pasukan Zeni TNI AD dalam bidang konstruksi.
“KSAD kerahkan semua ya, saya tunjuk KSAD sebagai satgas percepatan perbaikan jembatan dan pemda. Jadi bisa segera membantu,” ujar Prabowo.
Presiden menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa tugas utama pemerintah adalah menghadapi kesulitan rakyat, terutama di awal masa jabatan kepemimpinan nasional dan daerah. “Ini musibah, tantangan. Kita pemimpin baru satu tahun, tapi kita dipilih untuk mengatasi kesulitan,” tegasnya.
Dengan jaminan rehabilitasi lahan, penguatan logistik pangan, serta pengerahan unsur pemerintah dan TNI-Polri, Prabowo memastikan pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya petani di Aceh, menjadi prioritas utama pemerintah dalam masa tanggap darurat dan pemulihan pascabencana.
