Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi adanya Bibit Siklon Tropis 93S yang berkembang di Samudra Hindia, tepatnya di selatan Nusa Tenggara Barat (NTB). Perkembangan fenomena ini memicu kewaspadaan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang mendesak pemerintah untuk tidak meremehkan potensi dampaknya.
Deteksi dan Potensi Dampak Bibit Siklon Tropis 93S
Bibit Siklon Tropis 93S mulai terdeteksi pada Rabu, 11 Desember 2025, pukul 07:00 WIB. Pusat sirkulasi sistem ini berada di sekitar koordinat 12.0°LS – 117.0°BT dan telah masuk dalam Area of Monitoring (AoM) Tropical Cyclone Warning Centre (TCWC) Jakarta. Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa bibit siklon ini berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung berupa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di beberapa wilayah dalam beberapa hari ke depan. Wilayah yang diprediksi terdampak meliputi Bali, NTB, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Selain potensi hujan lebat, BMKG juga memperkirakan terjadinya gelombang tinggi kategori sedang, dengan ketinggian mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Gelombang ini berpotensi terjadi di Samudra Hindia selatan Jawa Timur hingga NTT, Perairan selatan Jawa Timur, serta Selat Bali-Lombok-Alas bagian selatan.
Berdasarkan analisis BMKG, kecepatan angin maksimum di sekitar sistem saat ini tercatat 15 knot (28 km/jam) dengan tekanan minimum 1009 hPa. Pengamatan menunjukkan awan konvektif di sekitar 93S belum terorganisasi dengan baik, sehingga proses penguatan sistem diprakirakan berlangsung lambat dalam 24 jam ke depan.
Pergerakan dan Prediksi BMKG
Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, memaparkan bahwa dalam 24 jam ke depan, intensitas Bibit Siklon Tropis 93S cenderung persisten. Sistem ini diprediksi bergerak perlahan ke arah barat daya, menjauhi wilayah Indonesia. Prediksi lebih lanjut untuk 48-72 jam ke depan menunjukkan sistem ini akan mulai meningkatkan intensitasnya secara bertahap seiring membaiknya pola sirkulasi, namun tetap konsisten bergerak menjauhi Indonesia.
“Berdasarkan analisis kami, sistem ini bergerak perlahan menjauhi wilayah Indonesia dan diprakirakan tidak akan berdampak langsung ke daratan,” ujar Guswanto. Meskipun demikian, masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir serta daerah yang rentan terhadap banjir dan longsor diimbau untuk tetap meningkatkan kewaspadaan. Pelaku kegiatan pelayaran, perikanan, dan transportasi laut juga diminta menyesuaikan aktivitas mereka dengan informasi resmi gelombang tinggi dari BMKG.
Desakan Mitigasi dari DPR
Menyikapi peringatan BMKG, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menekankan pentingnya pemerintah untuk melakukan mitigasi. Ia secara khusus meminta agar pemerintah tidak menganggap remeh peringatan terkait Bibit Siklon Tropis 93S yang berpotensi membawa hujan lebat ke wilayah NTT, Bali, hingga perairan Jawa.
“Kami meminta pemerintah mengedepankan pendekatan saintifik dalam menghadapi peringatan BMKG terkait fenomena munculnya bibit siklon tropis 93S di wilayah timur Indonesia. Pendekatan saintifik diharapkan bisa meminimalkan dampak potensi bencana hidrometeorologi seperti yang terjadi di wilayah Sumatera pekan lalu,” kata Huda kepada wartawan, Jumat (12/12/2025).
Huda menegaskan, “Jangan denial atau menganggap remeh peringatan yang diberikan oleh BMKG.” Ia menambahkan bahwa prediksi BMKG mengenai potensi gelombang tinggi di perairan selatan Jawa Timur hingga NTT mengindikasikan perlunya antisipasi bagi masyarakat di wilayah pesisir selatan Jawa Timur, Bali, dan NTT dalam menghadapi cuaca buruk.
Lebih lanjut, Huda menyoroti potensi Bibit Siklon Tropis 93S yang dapat memicu hujan intensitas sedang hingga lebat di Bali, NTB, dan NTT. Hal ini berimplikasi pada potensi terjadinya banjir bandang dan longsor. “Masyarakat di wilayah-wilayah rawan longsor harus mendapatkan perhatian khusus agar tidak menjadi korban bencana seperti di Aceh, Sumbar, dan Sumut,” tegasnya.
Untuk itu, Huda mendorong pemerintah pusat untuk meningkatkan komunikasi dengan pemerintah daerah terkait upaya mitigasi bencana. Ia berharap warga di daerah yang berpotensi terdampak dapat menerima informasi lebih cepat melalui berbagai kanal, termasuk sirene, pengeras suara tempat ibadah, hingga kentongan. Pemerintah juga diminta menyiapkan titik evakuasi yang memadai untuk memudahkan warga di wilayah rawan bencana berkumpul di titik aman sebelum diarahkan ke lokasi pengungsian.
