JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Alex Indra Lukman, mendesak pemerintah untuk membentuk badan khusus guna menangani dampak bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra. Usulan ini mencuat menyusul persetujuan Presiden Prabowo atas pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kuala.
Menurut Alex, badan khusus tersebut sangat krusial mengingat kompleksitas dan skala kerusakan akibat banjir bandang yang menerjang 52 kabupaten/kota di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. “Kita punya pengalaman dalam menangani dampak tsunami Aceh-Nias tahun 2024. Kita juga punya pengalaman menangani, gempa, likuifaksi, banjir atau longsor. Namun, banjir dan longsor disertai massifnya kerusakan lingkungan, kita tak pernah mengalaminya. Karenanya, kehadiran badan khusus ini sangat diperlukan,” tegas Alex di Jakarta, Sabtu (3/1).
Artikel informatif lainnya dapat dibaca di Mureks mureks.co.id.
Pernyataan Alex tersebut disampaikan sebagai respons terhadap keputusan Presiden Prabowo yang menyetujui pembentukan Satgas Kuala. Satgas ini diusulkan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat terbatas yang digelar di lokasi hunian sementara yang dibangun Danantara di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Kamis (1/1).
Satgas Kuala dan Kebutuhan Badan Khusus
Satgas Kuala saat ini difokuskan pada pengerukan sungai-sungai yang mengalami pendangkalan akibat timbunan lumpur di wilayah terdampak bencana, serta mengolah air berlumpur menjadi air bersih. Namun, Alex Indra Lukman menilai lingkup tugas Satgas perlu diperluas.
“Kami menilai, Satgas ini layak ditingkatkan statusnya jadi badan khusus. Jadi, tugasnya tak sekadar mengeruk sungai, tapi menangani dampak bencana secara lebih komprehensif serta menghilangkan kendala teknis terkait kewenangan,” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Mureks mencatat bahwa bencana hidrometeorologi ini berpotensi berlangsung lebih lama, seiring dengan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang sebelumnya merilis curah hujan tinggi masih akan terjadi hingga Maret 2025.
Efisiensi Anggaran dan Kehadiran Negara
Alex menjelaskan, dengan adanya badan khusus, pendanaan untuk masa rehabilitasi dan rekonstruksi tidak lagi tersebar di banyak kementerian dan lembaga. “Untuk anggaran badan khusus, tinggal mengkoordinasikannya dengan kementrian atau lembaga. Artinya, kita tidak perlu mengubah UU APBN, karena dia akan meletakan anggaran pada satu badan khusus,” tegasnya.
Selain itu, wakil rakyat asal Sumatra Barat ini menambahkan, badan khusus akan memberikan kepastian bagi pemerintah daerah dan para penyintas bencana bahwa negara hadir secara langsung dan terencana dalam mengatasi dampak banjir.
Belajar dari BRR Aceh-Nias
Alex menyoroti keberhasilan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias sebagai model penanganan bencana yang efektif. “BRR Aceh-Nias diakui dunia karena kepemimpinan efektif, manajemen transparan tanpa korupsi (zero corruption). Kita berharap hal serupa berulang lagi dalam pengananan banjir Sumatera ini,” terang Alex.
Ia juga menyitir kasus korupsi dana bencana pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Samosir, Sumatra Utara, sebagai kontras. “Model BRR Aceh-Nias juga telah mencatatkan prestasi tersendiri yakni mampu melakukan percepatan pembangunan infrastruktur serta SDM, bahkan mengakhiri konflik Aceh dengan GAM, meninggalkan warisan sistem manajemen bencana yang bisa diadopsi negara lain seperti Cina dan Vietnam,” tambahnya.
Dampak Kerusakan Fasilitas Publik
Bencana hidrometeorologi di Sumatra telah menyebabkan kerusakan luas pada berbagai fasilitas publik. Secara keseluruhan, Mureks mencatat 3.188 fasilitas pendidikan, 803 rumah ibadah, 215 fasilitas kesehatan, 81 ruas jalan, serta 34 jembatan terdampak banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah.
Perincian kerusakan berdasarkan provinsi menunjukkan Aceh sebagai wilayah dengan tingkat kerusakan fasilitas publik terbesar:
- 1.312 fasilitas pendidikan
- 631 rumah ibadah
- 141 fasilitas kesehatan
- 17 jembatan
- 38 ruas jalan
Sementara itu, di Sumatra Barat, kerusakan fasilitas meliputi:
- 659 fasilitas pendidikan
- 150 rumah ibadah
- 7 fasilitas kesehatan
- 13 jembatan
- 31 ruas jalan
Data kerusakan spesifik untuk Sumatra Utara tidak dirinci dalam laporan ini, meskipun provinsi tersebut termasuk dalam wilayah terdampak.
