Perum Bulog mengusulkan kenaikan margin fee sebesar 10% kepada pemerintah. Usulan ini diajukan sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilan Bulog menyerap lebih dari 3 juta ton gabah beras petani nasional, sekaligus untuk memulihkan kondisi keuangan perusahaan yang selama ini merugi.
Alasan di Balik Usulan Kenaikan Margin
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan, permintaan kenaikan margin fee ini dipandang sebagai langkah suportif atas beban penugasan publik kepada Bulog yang terus meningkat. Ia menuturkan, usulan ini mengacu pada asas kesetaraan, dengan merujuk pada skema penugasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis lainnya seperti PLN dan Pertamina yang memperoleh margin fee sebesar 10% dalam menjalankan penugasan pemerintah.
Pantau terus artikel terbaru dan terupdate hanya di mureks.co.id!
“Dengan naikkan margin yang setara dengan BUMN lain. Karena udah ada contoh yang lain, kenapa kita nggak bisa naikkan? Nah dengan harapan, dengan naik margin 10%,” ujar Ramdhani saat ditemui di kantornya, Senin (29/12).
Ramdhani memproyeksikan, jika margin fee 10% dapat diterapkan, neraca keuangan Bulog yang sebelumnya negatif dapat berbalik untung hingga Rp 2,1 triliun. Keuntungan tersebut diharapkan dapat berdampak baik bagi pendistribusian beras kepada masyarakat.
“Harapannya, beras bisa satu harga dari Sabang sampai Merauke,” tuturnya.
Konsep penjualan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan satu harga dari Sabang sampai Merauke ini akan mengacu pada patokan harga di zona termurah saat ini, sebagai upaya menciptakan keadilan harga dan mengurangi disparitas antarwilayah.
Dampak Positif dan Tantangan Keuangan
Saat ini, margin yang berlaku dinilai cukup membebani Bulog, terutama di tengah penugasan pemerintah yang juga dibebani bunga pinjaman bank Himbara yang cukup tinggi. Selain itu, pemanfaatan penyesuaian margin fee juga akan diarahkan pada revitalisasi aset, pembaruan infrastruktur pascapanen, serta penguatan sistem logistik pangan nasional.
“Dengan penyesuaian margin fee, diharapkan neraca keuangan Bulog yang selama ini negatif dapat menjadi positif, sehingga Bulog semakin optimal dalam menjalankan mandat pemerintah,” pungkas Ramdhani.
Usulan kenaikan margin fee ini sedang dibahas oleh pemerintah dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas). Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat peran Bulog dalam mendukung swasembada pangan nasional tahun 2025. Ahmad Rizal menyebut, dalam Rakortas ini, pemerintah akan melanjutkan proses usulan reward ini ke tahapan berikutnya sesuai dengan ketentuan.
