Polemik muncul setelah Pemerintah Provinsi Aceh secara resmi melayangkan surat permintaan bantuan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk penanganan pascabencana di wilayahnya. Langkah ini diambil menyusul banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah titik di 18 kabupaten/kota di Aceh pada Rabu (26/11/2025).
Aceh Tamiang hingga Aceh Tengah Terdampak Parah
Bencana tersebut dilaporkan merusak sejumlah kawasan, dengan Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Bener Meriah, dan Aceh Tengah menjadi wilayah yang terdampak paling parah.
Pengalaman Tsunami 2004 Jadi Pertimbangan
Juru bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengungkapkan bahwa permintaan keterlibatan PBB didasari oleh pengalaman saat Aceh dilanda gempa dan tsunami pada Desember 2004. Pemerintah Provinsi Aceh mengirimkan surat permintaan bantuan kepada United Nations Development Program (UNDP) dan United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF), dua lembaga PBB yang memiliki rekam jejak dalam masa pemulihan dan rehabilitasi pascatsunami.
“Benar (sudah melayangkan surat), (karena) mempertimbangkan mereka lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia, maka meminta keterlibatan mereka dalam pemulihan. Kami rasa sangat dibutuhkan,” ujar Muhammad MTA. Ia menambahkan, “Secara khusus pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004 seperti UNDP dan UNICEF.”
Prabowo: Situasi Bencana di Sumatera Terkendali
Tindakan Aceh ini berseberangan dengan sikap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang ingin menyelesaikan masalah pascabencana melalui tangan pemerintah pusat. Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025), Prabowo menyatakan bahwa situasi bencana di tiga provinsi bagian utara Sumatera masih terkendali.
“Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali. Saya monitor terus, ya,” kata Prabowo.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tengah mencanangkan proses rekonstruksi dan rehabilitasi di titik-titik bencana, yang diperkirakan akan berjalan hingga tiga bulan ke depan.
Anggaran Bencana Rp 268 Miliar Telah Disalurkan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan bahwa total anggaran belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp 268 miliar telah disalurkan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Sumatera untuk penanganan bencana.
“Kemudian, untuk anggaran BTT (belanja tidak terduga) yang Bapak sudah tambahkan, totalnya Rp 268 miliar. Kami sudah cek, Pak, tiga hari langsung masuk,” ujar Tito.
Terkait permintaan bantuan Aceh ke PBB, Tito mengaku akan mempelajarinya terlebih dahulu dan belum sempat membaca surat tersebut. “Saya belum baca, saya belum tahu bentuk bantuannya seperti apa,” katanya.
Pertanyaan muncul mengenai makna di balik sikap Aceh ini, apakah sebagai bentuk tekanan kepada pemerintah pusat untuk percepatan pemulihan atau keraguan terhadap kapasitas pusat dalam pengendalian bencana. Mekanisme daerah dalam meminta bantuan dari luar juga menjadi sorotan.
