Pemerintah Provinsi Aceh secara resmi telah mengirimkan surat permohonan bantuan kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Langkah ini diambil sebagai respons atas bencana banjir dan longsor yang melanda provinsi tersebut.
Permohonan Bantuan Internasional
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan bahwa permintaan bantuan secara khusus ditujukan kepada United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF). “Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004 seperti UNDP dan UNICEF,” ujar Muhammad MTA dilansir detikSumut, Senin (15/12/2025).
Dukungan Lembaga Lokal dan Nasional
Saat ini, penanganan bencana di Aceh telah mendapat dukungan dari 77 lembaga, baik lokal, nasional, maupun internasional, serta melibatkan 1.960 relawan. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah. Beberapa lembaga yang telah terdaftar dalam Desk Relawan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk Aceh antara lain Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, dan Yayasan Geutanyoe.
“Atas nama masyarakat Aceh dan korban, gubernur sangat berterima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi pemulihan Aceh ini. Kehadiran lembaga dan relawan ini kita harapkan dapat terus memperkuat kerja-kerja kedaruratan dan pemulihan bencana yang sedang berlangsung oleh institusi pemerintahan seperti TNI, Polri, BNPP, BPBA Aceh, Basarnas, Pemerintah Kab/kota, ormas/OKP secara mandiri dan segenap masyarakat Aceh,” jelasnya.
Dampak Bencana
Banjir yang melanda Aceh terjadi pada Rabu, 26 November lalu, dan berdampak pada 18 kabupaten/kota. Daerah yang paling parah terdampak meliputi Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Bener Meriah, dan Aceh Tengah.
