WASHINGTON DC – Gedung Putih pada Rabu, 07 Januari 2026, menegaskan bahwa penggunaan militer oleh Amerika Serikat untuk menguasai Greenland “selalu menjadi pilihan”. Pernyataan ini muncul di tengah penolakan keras dari para pemimpin Eropa dan Denmark yang mendesak Washington untuk menghormati kedaulatan wilayah Arktik tersebut.
Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyatakan bahwa Presiden Donald Trump telah menjadikan penguasaan Greenland sebagai prioritas keamanan nasional AS. “Presiden Trump telah menyatakan dengan jelas bahwa penguasaan Greenland adalah prioritas keamanan nasional Amerika Serikat, dan sangat penting untuk mencegah musuh kita di wilayah Arktik. Presiden dan timnya sedang membahas berbagai opsi untuk mengejar tujuan kebijakan luar negeri yang penting ini, dan tentu saja, penggunaan militer AS selalu menjadi pilihan yang tersedia bagi panglima tertinggi,” kata Leavitt dalam sebuah pernyataan.
Simak artikel informatif lainnya di Mureks melalui mureks.co.id.
Pernyataan Leavitt ini, seperti yang dilaporkan The Guardian, muncul setelah para pemimpin kekuatan besar Eropa menolak keinginan lama Trump untuk merebut wilayah Arktik tersebut.
Solidaritas Eropa dan Denmark
Sebagai bentuk solidaritas, para pemimpin Prancis, Jerman, Inggris, dan negara-negara lain pada Selasa (6/1) mengeluarkan pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen. Mereka mendesak AS untuk menghormati kedaulatan Greenland.
“Greenland adalah milik rakyatnya,” bunyi pernyataan itu. “Adalah wewenang Denmark dan Greenland, dan hanya mereka, untuk memutuskan hal-hal yang menyangkut Denmark dan Greenland.”
Pernyataan tersebut juga menekankan bahwa keamanan Arktik adalah prioritas utama bagi North Atlantic Treaty Organization (NATO), aliansi pertahanan yang mencakup Amerika Serikat dan Greenland.
Pemerintah Greenland sendiri telah meminta Departemen Luar Negeri AS untuk mengadakan pertemuan “mendesak” dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Menteri Luar Negeri dan Penelitian Greenland Vivian Motzfeldt, serta Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas “klaim AS tentang negara kami”.
Bantahan Klaim AS dan Peringatan Denmark
Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, mengatakan kepada lembaga penyiaran publik Denmark DR bahwa pertemuan tersebut akan menjadi kesempatan bagi Denmark dan Greenland untuk mengoreksi beberapa klaim Trump. Klaim tersebut termasuk dugaan banyaknya kapal Rusia dan Tiongkok di sekitar Greenland, serta pengaruh besar Tiongkok melalui investasi.
“Kami tidak sependapat dengan anggapan bahwa Greenland dipenuhi investasi Tiongkok… atau bahwa ada kapal perang Tiongkok di sepanjang Greenland,” tegas Rasmussen, menurut stasiun televisi tersebut.
Rasmussen berbicara kepada wartawan setelah sesi darurat komite kebijakan luar negeri dan kementerian pertahanan Denmark yang secara khusus membahas “Hubungan Kerajaan dengan Amerika Serikat”. Menteri Pertahanan Denmark, Troels Lund Poulsen, menambahkan bahwa Denmark telah menghabiskan miliaran untuk meningkatkan keamanan di Greenland, membantah klaim Trump yang menyebut hanya ada penambahan “satu kereta luncur anjing lagi”.
Sebelumnya, Perdana Menteri Frederiksen telah memperingatkan bahwa serangan AS terhadap sekutu NATO akan berarti “akhir” dari aliansi militer dan “keamanan pasca Perang Dunia Kedua”. Menurutnya, tindakan tersebut akan menjadi akhir dari “segalanya”.
Latar Belakang dan Penolakan Publik
Trump kembali menyerukan pengambilalihan Greenland oleh AS setelah penangkapan Nicolás Maduro, presiden Venezuela, pada Sabtu malam. Keesokan harinya, Trump menyatakan bahwa ia sangat membutuhkan Greenland, yang memicu peningkatan ketegangan antara AS, wilayah semi-otonom Denmark tersebut, dan Eropa.
Greenland telah berulang kali menyatakan bahwa mereka tidak ingin menjadi bagian dari AS. Gagasan ini juga tidak populer di Amerika Serikat, di mana sebuah jajak pendapat yang dicatat Mureks menemukan hanya 7 persen warga Amerika yang setuju dengan pengambilalihan Greenland secara militer.
Dalam wawancara sebelumnya dengan CNN, wakil kepala staf Gedung Putih Stephen Miller menyatakan bahwa Denmark tidak memiliki hak atas wilayah Arktik tersebut. Greenland, yang merupakan bekas koloni Denmark, tetap menjadi bagian dari kerajaannya. Meskipun pulau yang kaya mineral ini dihuni oleh 56.000 orang dan memiliki kendali atas sebagian besar urusan internalnya, Kopenhagen terus mengawasi kebijakan luar negeri dan keamanannya.
Miller juga mengklaim bahwa intervensi militer tidak akan diperlukan untuk mengambil alih pulau itu karena “tidak ada yang akan melawan Amerika Serikat secara militer terkait masa depan Greenland”.
