Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menggelar audiensi dengan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas Maliki di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) pada Selasa (16/12/2025). Pertemuan ini berfokus pada penguatan strategi pengentasan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat yang terukur dan berkelanjutan.
Komitmen Turunkan Angka Kemiskinan
Dalam audiensi tersebut, Agus Jabo menegaskan komitmen Kemensos untuk menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto. Targetnya adalah menurunkan angka kemiskinan nasional di bawah 5 persen pada 2029 dan menghapus kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2026. Ia menekankan pentingnya eksekusi kebijakan yang konkret melalui program yang tepat sasaran dan berdampak langsung.
Agus Jabo menjelaskan bahwa Kemensos saat ini memiliki tiga mandat utama. Pertama, pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan ketepatan sasaran seluruh bantuan sosial (bansos). Kedua, penguatan program Sekolah Rakyat. Ketiga, pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan.
Dua Jalur Pengentasan Kemiskinan Kemensos
“Skema Kemensos sendiri di dalam program pengentasan kemiskinan itu dua. Satu, menggunakan jalur graduasi yang dilakukan pendamping PKH. Pak Menteri perintahkan di 2026 itu 400 ribu KPM (graduasi), satu pendamping PKH ditargetkan oleh Pak Menteri minimal 10 KPM tergraduasi. Kedua, (melalui) kampung berdaya Kemensos, kemudian Kemensos bekerjasama dan berkolaborasi dengan pihak-pihak lain,” jelas Agus Jabo.
Program Kampung Berdaya Kemensos telah dimulai di sembilan desa, yaitu Pesodongan (Wonosobo), Kalisalak (Banyumas), Gambuhan (Pemalang), Wlahar (Brebes), Dimoro (Grobogan), Purwosari (Magelang), Ngesrepbalong (Kendal), Peniron (Kebumen), dan Kepuhsari (Wonogiri). Dari sembilan desa tersebut, sebanyak 300 KPM PKH berhasil digraduasi.
“Dari 9 desa yang kita berdayakan dengan nama Kampung Berdaya Kemensos, kita menggraduasi 300 KPM PKH. Jadi betul-betul konkret, mereka naik kelas dan berani keluar dari bansos dan PKH. Artinya yang kita kerjakan dengan pengalaman setahun kemarin itu efektif,” kata Agus Jabo.
Potensi Lokal dan Pasar Ekspor
Program pemberdayaan disesuaikan dengan potensi lokal. Di daerah wisata, Kemensos mendorong penguatan sektor pariwisata. Di wilayah lain, Kemensos bekerja sama dengan mitra swasta dalam pengembangan produk unggulan. Contohnya di Desa Kalisalak Banyumas, Kemensos berkolaborasi dengan PT MAP mengembangkan kerajinan enceng gondok yang telah menembus pasar ekspor.
“Kita udah ekspor ke Amerika, ini mau ekspor kedua. Artinya masyarakatnya senang, tadinya mereka tidak pegang duit dengan adanya kegiatan ekonomi itu mereka pegang duit. Akhirnya bapak-bapaknya yang siang kerja di sawah, malamnya Ikut membantu bikin keranjang,” ungkap Agus Jabo.
Intervensi Pemberdayaan di Bogor
Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos, Mira Riyati Kurniasih, melaporkan hasil serupa dari Bogor. Ratusan KPM telah keluar dari program bantuan setelah mendapatkan intervensi pemberdayaan.
“Di Bogor kemarin saya mendapatkan laporan, 113 KPM PKH sudah keluar dari bansos. Bogor ini kemarin baru kita intervensi untuk program pemberdayaan. Melalui mekanisme off-taker itu yang paling mudah. Artinya semua produknya langsung dibeli oleh perusahaan,” ujar Mira.
Perubahan Pola Pikir Penerima Manfaat
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki, menekankan pentingnya perubahan pola pikir masyarakat penerima manfaat. Ia menegaskan bahwa bantuan pemerintah tidak selalu identik dengan bansos.
“Ini yang harus ditekankan bahwa sebenarnya mereka dapet bantuan, tetapi istilahnya naik kelas. Tidak dapet bansos lagi, tetapi dia diberdayakan,” jelas Maliki.
Pertemuan diakhiri dengan penyerahan cinderamata berupa hasil kerajinan ekspor dari para KPM PKH kepada pejabat tinggi Bappenas. Turut hadir dalam audiensi tersebut Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Bappenas, Tirta Sutedjo; Direktur Kemandirian Sosial dan Ekonomi Bappenas, Dinar Dana Kharisma; dan Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial Kemensos, I Ketut Supena.
