Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengklaim pemerintah pusat berhasil menghemat belanja sebesar Rp 100 triliun sepanjang tahun 2025. Penghematan ini, menurut Suahasil, tercapai berkat adanya efisiensi anggaran yang dilakukan sejak awal tahun.
Meskipun efisiensi menjadi fokus, Suahasil menegaskan bahwa pemerintah tetap mempertahankan fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan program-program prioritas. “Kita berbelanja Rp 100 triliun lebih rendah karena memiliki efisiensi anggaran awal tahun melakukan secara fleksibel untuk tetap memenuhi program-program prioritas pemerintah,” ujarnya dalam Konferensi Pers APBN KITA Edisi Desember 2025, Kamis (8/1/2026).
Artikel informatif lainnya tersedia di Mureks melalui laman mureks.co.id.
Pada awal tahun anggaran, APBN mencatatkan potensi efisiensi sebesar Rp 306,7 triliun yang berasal dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) serta transfer ke daerah (TKD). Namun, Suahasil memastikan bahwa efisiensi ini tidak menyentuh pos-pos penting seperti belanja pegawai, operasional dasar, maupun belanja bantuan sosial (bansos).
“Ini dulunya sebutnya blokir maupun pencadangan blokir. Ini tidak menyentuh belanja pegawai operasional dasar dan belanja bansos untuk itu maka sebagian blokir kami bulka kembali,” paparnya.
Dari total Rp 306,7 triliun anggaran yang sempat diblokir, pemerintah kemudian membuka kembali blokir sebesar Rp 206,4 triliun. Pembukaan blokir ini diputuskan untuk memastikan operasional pemerintahan tetap berjalan lancar dan belanja bansos dapat tersalurkan. Dana tersebut juga dialokasikan untuk belanja tambahan pemerintah pusat.
Mureks mencatat bahwa berdasarkan data APBN 2025, total belanja negara mencapai Rp 2.602,3 triliun. Rincian belanja K/L tercatat sebesar Rp 1.500,4 triliun, menunjukkan pertumbuhan 13,3% dibandingkan periode sebelumnya. Belanja K/L ini terdiri dari belanja barang Rp 564,9 triliun, belanja modal Rp 427,5 triliun, dan belanja bantuan sosial Rp 186,6 triliun.
Sementara itu, belanja pegawai tercatat sebesar Rp 321,3 triliun dan pembayaran pensiunan mencapai Rp 166,5 triliun.
