Venesia, kota kanal yang ikonik, kini menghadapi persoalan serius akibat lonjakan wisatawan yang melampaui daya dukung sosial dan ekologisnya. Fenomena yang dikenal sebagai overtourism ini tidak hanya mengancam kehidupan warga lokal, tetapi juga identitas kota bersejarah tersebut.
Selama beberapa dekade terakhir, pariwisata memang dipandang sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dan sarana promosi budaya. Namun, di balik narasi keberhasilan tersebut, Venesia justru bergulat dengan krisis pariwisata. Setiap harinya, kota ini menerima sekitar 30.000 hingga 40.000 wisatawan, sebuah angka yang kontras dengan jumlah penduduk tetap di pusat bersejarah yang telah turun di bawah 50.000 jiwa. Kondisi ini secara perlahan mengubah Venesia dari ruang hidup komunitas lokal menjadi ruang konsumsi wisata global.
Baca artikel informatif lainnya di Mureks melalui laman mureks.co.id.
Dampak nyata dari overtourism ini sangat terasa bagi warga. Banyak hunian warga beralih fungsi menjadi penginapan jangka pendek, harga properti melonjak, dan akses masyarakat lokal terhadap tempat tinggal yang layak semakin terbatas. Tekanan ekonomi yang tinggi membuat banyak warga tidak lagi mampu mempertahankan kehidupan sehari-hari di pusat kota, sehingga mereka terdorong untuk meninggalkan kota secara perlahan.
Krisis Overtourism dan Hak Warga atas Kota
Pemerintah kota telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah ini, seperti pemberlakuan tiket masuk bagi wisatawan harian dan pembatasan akses pada periode tertentu. Namun, menurut Mureks, kebijakan-kebijakan tersebut belum mampu mengurangi tekanan pariwisata secara signifikan. Warga tidak diusir secara langsung, melainkan secara perlahan terdorong meninggalkan kota karena kondisi kehidupan yang semakin tidak ramah bagi mereka.
Krisis overtourism di Venesia tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis pengelolaan pariwisata atau upaya negara menjaga stabilitas ekonomi. Situasi ini justru memperlihatkan bagaimana kekuasaan bekerja secara halus melalui kebijakan, regulasi, dan pengaturan ruang kota. Kekuasaan tidak selalu hadir dalam bentuk paksaan langsung, melainkan melalui praktik sosial dan administratif yang tampak normal, rasional, dan diterima secara luas oleh masyarakat.
Dalam konteks Venesia, negara tidak secara terbuka mengusir warganya, tetapi mengelola ruang kota berdasarkan logika efisiensi, sirkulasi wisata, dan kepentingan ekonomi global. Kebijakan pariwisata lebih berfokus pada kelancaran arus wisatawan, stabilitas pendapatan, serta citra kota di mata internasional, dibandingkan perlindungan terhadap kehidupan sosial warga lokal. Kota kemudian diperlakukan sebagai objek ekonomi dan simbol global, bukan sebagai ruang hidup yang harus menjamin hak-hak penduduknya.
Padahal, kota bukan hanya milik negara atau industri pariwisata. Warga yang hidup di dalamnya memiliki hak atas ruang tinggal, identitas sosial, serta keberlanjutan komunitasnya. Ketika kepentingan negara dan pasar menjadi dominan, overtourism berfungsi sebagai mekanisme kekuasaan yang menormalisasi penguasaan ruang kota dan secara perlahan mengabaikan suara warga lokal. Dengan demikian, persoalan Venesia tidak lagi sekadar krisis pariwisata, melainkan krisis keadilan ruang yang menyingkirkan warga dari kotanya sendiri.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pariwisata tidak pernah bersifat netral, melainkan selalu berkaitan dengan relasi kekuasaan antara negara, pasar, dan masyarakat. Jika kebijakan pariwisata terus berfokus pada kepentingan ekonomi dan reputasi global tanpa memprioritaskan hak-hak warga lokal, maka Venesia berisiko menjadi kota yang ramai secara visual, tetapi kosong secara sosial. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma kebijakan yang menempatkan warga sebagai subjek utama dalam pengelolaan kota, bukan sekadar sebagai dampak sampingan dari industri pariwisata. Tanpa perubahan tersebut, keberlanjutan kota hanya akan menjadi jargon, sementara proses penggusuran sosial akan terus berlangsung secara perlahan dan sistematis.
