Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump disebut tengah membuka opsi kontroversial untuk mendorong Greenland lepas dari Denmark dan bergabung dengan Negeri Paman Sam. Salah satu pendekatan yang dibahas adalah memberikan uang tunai kepada warga Greenland.
Menurut laporan Reuters pada Jumat (9/1), sejumlah pejabat AS telah mendiskusikan kemungkinan pembayaran langsung kepada penduduk Greenland. Empat sumber yang mengetahui pembahasan internal ini mengungkapkan, nilai yang dibahas berkisar antara USD 10 ribu hingga USD 100 ribu per orang, atau sekitar Rp 160 juta hingga Rp 1,6 miliar.
Artikel informatif lainnya dapat dibaca di Mureks mureks.co.id.
Diskusi ini semakin serius, bahkan mempertimbangkan pembayaran maksimal USD 100 ribu per orang. Jika opsi ini diterapkan, total biaya yang harus dikeluarkan AS diperkirakan mencapai hampir USD 6 miliar, mengingat populasi Greenland sekitar 57 ribu jiwa.
Rencana ini dipandang sebagai salah satu cara AS untuk ‘membeli’ Greenland, wilayah otonom Denmark, meskipun pemerintah Greenland dan Denmark berkali-kali menegaskan bahwa wilayah tersebut tidak untuk dijual. Selain opsi pembayaran, Gedung Putih juga membahas kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk menguasai pulau tersebut. Namun, pendekatan ini dianggap terlalu transaksional dan merendahkan, terutama bagi masyarakat Greenland.
Penolakan keras datang dari Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen. “Cukup sudah, tidak ada lagi fantasi tentang aneksasi,” tegas Nielsen, dikutip dari Reuters pada Jumat (9/1). Pernyataan ini disampaikan Nielsen dalam konferensi pers di Nuuk, Greenland, pada Senin (5/1/2026).
Penolakan tersebut semakin kuat mengingat AS dan Denmark merupakan sekutu NATO yang terikat perjanjian pertahanan bersama. Pada Selasa (6/1), Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, Inggris, dan Denmark merilis pernyataan bersama yang menegaskan bahwa hanya Greenland dan Denmark yang berhak menentukan masa depan hubungan mereka.
Kritik Tajam dari Presiden Prancis Emmanuel Macron
Di tengah isu Greenland, Presiden Prancis Emmanuel Macron melontarkan kritik tajam terhadap AS. Dalam pidato tahunan di hadapan para duta besar Prancis di Istana Elysee pada Kamis (8/1), Macron menilai AS mulai menjauh dari sekutu dan melepaskan diri dari aturan internasional.
“Amerika Serikat adalah kekuatan mapan, tetapi secara bertahap sedang berpaling dari sebagian sekutunya dan membebaskan diri dari aturan internasional,” kata Macron, dikutip dari AFP.
Macron juga menilai dunia saat ini tengah memasuki era persaingan kekuatan besar yang berisiko membelah tatanan global. “Kita hidup di dunia kekuatan besar dengan godaan nyata untuk membagi-bagi dunia,” ujarnya. Meskipun turut mengkritik China dan Rusia, sorotan Macron terhadap AS menjadi yang paling menonjol.
Kendati demikian, Macron tidak secara terbuka menyerukan pemutusan hubungan dengan AS. Sikap ini disampaikannya setelah para utusan AS turut hadir dalam pertemuan penting di Paris yang membahas jaminan keamanan untuk menopang potensi gencatan senjata dalam perang Rusia-Ukraina.
Eropa Tolak Opsi Militer AS
Gedung Putih pada Rabu (7/1) menyatakan membuka peluang opsi militer dalam pembahasan kemungkinan merebut Greenland dari tangan Denmark. Rencana AS ini ditolak keras oleh Eropa.
Catatan Mureks menunjukkan, Trump pertama kali membicarakan ide membeli Greenland sejak masa jabatan pertamanya. Namun, setelah operasi militer AS baru-baru ini di Venezuela, Trump semakin menyerukan agar AS mengambil alih pulau terbesar di dunia itu karena alasan strategis.
Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan bahwa Trump dan timnya sedang membahas berbagai pilihan untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri tersebut. Sebagaimana dilaporkan AFP, Trump menilai penguasaan Greenland sebagai prioritas penting dalam strategi keamanan nasional, terutama untuk menghadapi rival seperti Rusia dan China di kawasan Arktik.
“Memanfaatkan militer AS selalu menjadi salah satu opsi yang tersedia bagi Panglima Tertinggi,” demikian pernyataan resmi pemerintah AS.
Pernyataan itu menarik perhatian, terutama karena sebelumnya utusan khusus Trump untuk Greenland dan Wakil Kepala Staf Gedung Putih Stephen Miller sempat berujar bahwa tindakan militer kemungkinan besar tidak diperlukan. Bahkan ketika ditanya apakah ia nyaman dengan pendekatan militer terhadap Greenland, Pemimpin DPR AS dari Partai Republik, Mike Johnson, menyatakan, “Tidak. Saya rasa itu tidak tepat.”
