Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Rabu (7/1) menandatangani perintah eksekutif yang secara resmi menghentikan dukungan negaranya terhadap 66 organisasi, badan, serta komisi internasional, termasuk sejumlah lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kebijakan ini menegaskan semakin menjauhnya AS dari kerangka kerja sama global.
Keputusan Gedung Putih ini, seperti dilaporkan Associated Press pada Kamis (8/1), diambil setelah peninjauan menyeluruh terhadap partisipasi dan pendanaan AS di berbagai organisasi internasional. Banyak lembaga yang terdampak bergerak di bidang perubahan iklim, ketenagakerjaan, migrasi, dan isu sosial, yang oleh pemerintahan Trump dinilai mendorong agenda “woke”.
Artikel informatif lainnya dapat dibaca melalui Mureks. mureks.co.id
Istilah “woke” sendiri digunakan kubu Trump untuk merujuk pada kebijakan atau gerakan yang menekankan keadilan sosial, kesetaraan gender, hak minoritas, dan isu lingkungan, yang dianggap terlalu progresif serta bertentangan dengan nilai konservatif dan kepentingan nasional AS.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam pernyataannya menegaskan, “Institusi-institusi ini kami nilai tumpang tindih, salah kelola, boros, dan telah disusupi kepentingan yang mengancam kedaulatan serta kemakmuran AS.”
Beberapa lembaga PBB yang terdampak oleh kebijakan ini antara lain UNFCCC (Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim), UNFPA (Dana Kependudukan PBB), serta sejumlah komisi dan badan penasihat PBB di bidang HAM, ketenagakerjaan, dan pembangunan. Selain itu, AS juga menarik diri dari organisasi non-PBB seperti International Institute for Democracy and Electoral Assistance dan Global Counterterrorism Forum.
Penarikan diri ini terjadi di tengah kebijakan luar negeri agresif pemerintahan Trump, termasuk penangkapan pemimpin Venezuela Nicolas Maduro dan sinyal keinginan AS mengambil alih Greenland. Pada hari yang sama, AS juga menyita dua kapal tanker minyak terkait Venezuela yang tengah dikenai sanksi.
Menurut Mureks, langkah Trump ini melanjutkan pola kebijakan sebelumnya, di mana AS telah menghentikan dukungan terhadap Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), UNRWA (Badan PBB untuk Pengungsi Palestina), Dewan HAM PBB, dan UNESCO (Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB).
Pengamat menilai kebijakan ini sebagai perubahan besar dalam sikap AS terhadap multilateralisme. Daniel Forti dari International Crisis Group menyatakan, “Pendekatan yang muncul adalah ‘cara kami atau tidak sama sekali’.”
Para pakar iklim, seperti diberitakan AP News, memperingatkan keluarnya AS dari kerja sama iklim global berpotensi melemahkan upaya menekan emisi gas rumah kaca. AS merupakan salah satu “donatur” emisi terbesar dunia, sehingga perannya dinilai krusial dalam menghadapi krisis iklim.
