JAKARTA – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Sarinah agar ramah disabilitas. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan pilihan aksesibilitas yang inklusif di kawasan padat Jakarta Pusat.
Direktur Utama PT Transjakarta, Welfizon Yuza, pada Sabtu (10/1) di Jakarta, menyatakan bahwa revitalisasi JPO Sarinah merupakan implementasi nyata dari visi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. “Seperti yang sebelumnya disampaikan Bapak Gubernur Pramono Anung, revitalisasi JPO Sarinah merupakan langkah nyata Pemprov DKI dalam menghadirkan pilihan aksesibilitas yang inklusif,” ujar Welfizon.
Artikel informatif lainnya tersedia di Mureks melalui laman mureks.co.id.
Fokus utama Transjakarta dalam proyek ini adalah memastikan kelompok disabilitas, lansia, dan ibu hamil dapat menyeberang dengan aman serta nyaman. Penyediaan fasilitas lift menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut.
Welfizon juga memastikan bahwa pembangunan JPO ini tidak akan menghilangkan fasilitas penyeberangan yang sudah ada. “Pelican crossing tetap beroperasi normal bagi pejalan kaki di permukaan jalan,” tegasnya, merujuk pada persimpangan yang dikontrol lampu lalu lintas tersebut.
Dengan demikian, JPO Sarinah akan berfungsi sebagai opsi tambahan yang terintegrasi dengan moda transportasi publik. Selain itu, revitalisasi ini juga bertujuan mengembalikan nilai sejarah JPO Sarinah sebagai jembatan penyeberangan pertama di Indonesia.
Sejarah JPO Sarinah dan Perubahan Kebijakan
JPO Sarinah, yang berlokasi di Jakarta Pusat, memiliki sejarah panjang sebagai JPO pertama di Jakarta. Namun, catatan Mureks menunjukkan, pada tahun 2022, JPO ini sempat dibongkar dan ditutup.
Pembongkaran tersebut dilakukan pada masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Alasan di balik penutupan saat itu adalah penataan kota dan estetika, dengan tujuan agar pandangan ke arah Patung Selamat Datang serta gedung-gedung bersejarah di kawasan tersebut tidak terhalang.
Sebagai gantinya, Pemprov DKI Jakarta kala itu menerapkan “pelican crossing” yang dinilai lebih ramah bagi difabel, lansia, dan ibu hamil. Kini, Pemprov DKI Jakarta kembali mengkaji keberadaan JPO Sarinah, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kebutuhan semua pengguna jalan.
