Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana di Desa Geudumbak, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, pada Selasa (30/12/2025). Kunjungan ini dilakukan usai Mendagri mengikuti Rapat Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana bersama anggota DPR RI di Kota Banda Aceh.
Kedatangan Mendagri dan rombongan disambut antusias oleh para pengungsi di kawasan tersebut. Selain menyerahkan bantuan, Tito Karnavian juga berdialog dengan masyarakat setempat dan memberikan dukungan moril agar mereka dapat pulih lebih cepat dari dampak bencana.
Dapatkan berita menarik lainnya di mureks.co.id.
Perintah Presiden Prabowo dan Percepatan Pemulihan
Tito Karnavian menjelaskan bahwa kunjungannya ke Aceh Utara merupakan perintah langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto. Aceh Utara diketahui menjadi salah satu wilayah yang terdampak cukup parah oleh bencana banjir.
Mendagri juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo dijadwalkan akan meninjau langsung Provinsi Aceh dalam waktu dekat untuk memastikan percepatan pemulihan pascabencana. “Kami datang ke sini atas perintah dari Bapak Presiden. Bapak Presiden sendiri besok Insyaallah akan datang ke Aceh, ke Bener Meriah, setelah itu beliau akan ke Aceh Tamiang,” ujar Mendagri saat peninjauan tersebut.
Bantuan yang diserahkan berasal dari keluarga besar Kementerian Dalam Negeri, meliputi bahan makanan pokok, makanan cepat saji, pakaian, perlengkapan sekolah, hingga perlengkapan pribadi wanita.
Fokus pada Data Akurat dan Bantuan Hunian
Pemerintah, lanjut Tito, terus memastikan progres percepatan pemulihan pascabencana berlangsung optimal. Berdasarkan pantauan di lapangan, kondisi pemulihan secara bertahap mulai menunjukkan perbaikan, terlihat dari bergeraknya perekonomian masyarakat di sejumlah titik.
Selain itu, pemerintah juga memaksimalkan pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak. Untuk kerusakan hunian kategori berat hingga hilang, penanganannya akan melalui pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap). Sementara itu, kerusakan ringan dan sedang akan diberikan bantuan uang.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menekankan pentingnya data yang akurat sebagai kunci realisasi kebijakan bantuan. “Mengenai masalah data, jangan menunggu datanya sampai selesai semua. Karena kita berhitung hari, berhitung jam. Jadi, kalau dapat data, buat aja namanya data gelombang pertama. Jadi, sekian rumah yang rusak ringan, sedang, berat gelombang pertama. Itu masih bisa diperbaiki lagi,” tambahnya.
Pendataan secara berkala ini, menurut Mendagri, akan memudahkan percepatan pemulihan. Kecepatan pendataan rumah yang rusak dan hilang oleh pemerintah daerah (Pemda) sangat diperlukan agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat segera membayarkan dana bantuan bagi warga yang rumahnya rusak ringan dan sedang. Data ini juga krusial untuk penyiapan jumlah huntara dan huntap bagi rumah yang rusak berat atau hilang.
Tidak hanya itu, data yang akurat juga berguna bagi Kementerian Sosial untuk menyalurkan berbagai bantuan, seperti uang lauk pauk sebesar Rp15 ribu per orang per hari, bantuan isi rumah Rp3 juta, dan bantuan pemberdayaan ekonomi Rp5 juta per keluarga.
Perbaikan Infrastruktur Vital
Mendagri juga menyatakan akan melaporkan kepada Presiden dan jajaran menteri di Kabinet Merah Putih terkait aspirasi perbaikan bendungan di Kabupaten Aceh Utara. Bendungan ini memiliki peran vital bagi irigasi dan sistem pertanian setempat.
Data bendungan dan irigasi yang rusak akan segera disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum untuk perbaikan. Sementara itu, data sawah dan kebun yang rusak akan disampaikan kepada Menteri Pertanian untuk pemulihan lahan. “Jadi nanti semua data kita akan sampaikan, termasuk utamanya adalah satu, masalah bendungan tadi. Karena ini sangat vital mengairi sawah yang lain,” tandas Mendagri.
