Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendesak para kepala daerah, khususnya di Provinsi Aceh, untuk segera menyetorkan daftar hunian yang terdampak bencana banjir dan longsor. Permintaan ini bertujuan agar pemerintah pusat dapat segera mencairkan dana pemulihan bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal.
Tito Karnavian menekankan bahwa ketepatan dan kecepatan data merupakan faktor krusial dalam proses pemulihan hunian. “Kami sudah bersama beberapa kali rapat dan rekan-rekan kepala daerah selalu yang kami minta tolong bantu cepat datanya. Dikoordinir oleh para gubernur, tiga gubernur,” ungkap Tito dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Aceh Tamiang pada Kamis, 01 Januari 2026.
Selengkapnya dapat dibaca melalui Mureks di laman mureks.co.id.
Menurut pantauan Mureks, Tito menyebutkan bahwa Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara telah relatif cepat dalam menyetorkan data hunian terdampak. Oleh karena itu, ia kembali menekankan agar Provinsi Aceh segera menyusun daftar tersebut sehingga bantuan dari pemerintah pusat dapat disalurkan tanpa penundaan.
Kelonggaran Data dan Proses Verifikasi
Terkait dokumen-dokumen penting yang mungkin rusak atau hilang akibat bencana, Tito memberikan kelonggaran. Data hunian yang rusak dapat dihimpun oleh kepala kampung atau keuchik setempat. Keuchik bertugas mendata hunian berdasarkan kategori kerusakan: ringan, sedang, dan berat.
“Kemudian setelah itu diserahkan kepada Bupati. Bupati kemudian nanti akan dibantu oleh kapolres dengan kajari untuk mengcross check. Tanda tangan tiga-tiganya. Nah ini tidak harus nunggu sampai selesai, tapi bergelombang,” jelas eks Kapolri tersebut, menjelaskan mekanisme verifikasi yang dipercepat.
Contoh Keberhasilan di Tapanuli Selatan
Tito juga memberikan contoh keberhasilan di daerah lain yang telah menerapkan sistem serupa. Ia menunjuk Tapanuli Selatan sebagai model yang baik dalam penyaluran dana tunggu hunian (DTH).
“Contoh yang paling bagus adalah di Tapanuli Selatan. Tapanuli Selatan sudah memberikan punya data, sudah dapat dari BNPB, langsung dibayarkan. Sehingga yang di pengungsian itu kemarin bapak mungkin mendengar laporan tadi malam, dari 21.000 hanya tinggal 4.000 saja,” paparnya.
Keberhasilan ini, menurut Mureks, menunjukkan bahwa kecepatan dalam penyediaan data sangat efektif mengurangi jumlah warga di pengungsian. “Nah ini kami lihat ini adalah salah satu kecepatan ini, data ini menjadi kunci,” tutup Tito, menegaskan kembali pentingnya data akurat dan cepat dalam penanganan pascabencana.
