Partai Gerindra secara tegas menyatakan dukungannya terhadap usulan pemilihan kepala daerah, mulai dari gubernur hingga bupati/wali kota, yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, menegaskan bahwa rencana tersebut patut dipertimbangkan untuk diterapkan demi efisiensi.
“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ucap Sugiono dalam keterangannya yang dikutip pada Senin (29/12).
Pantau terus artikel terbaru dan terupdate hanya di mureks.co.id!
Sugiono, yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, menjelaskan bahwa pemilihan melalui DPRD dinilai lebih efisien dari berbagai aspek. Efisiensi tersebut mencakup proses penjaringan kandidat, mekanisme, anggaran, hingga ongkos politik yang selama ini cenderung tinggi.
Ia menyoroti besarnya dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk pelaksanaan pilkada. Pada tahun 2015, dana hibah mencapai hampir Rp 7 triliun, dan angka ini melonjak drastis menjadi lebih dari Rp 37 triliun pada tahun 2024.
“Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” kata Sugiono.
Selain itu, Sugiono juga menyoroti tingginya ongkos politik yang harus ditanggung oleh calon kepala daerah. Biaya kampanye yang mahal kerap menjadi penghalang bagi individu yang kompeten untuk maju dalam kontestasi politik daerah.
“Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal. Dan ini yang juga kita harus evaluasi, kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya, mengabdi kepada bangsa dan negara itu, bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa,” jelas Sugiono.
Meskipun pemilihan dilakukan oleh DPRD, Sugiono meyakini bahwa esensi demokrasi tidak akan hilang. Ia berpendapat bahwa calon kepala daerah tetap dipilih oleh anggota legislatif yang merupakan representasi pilihan masyarakat dalam pemilihan umum.
Mekanisme ini bahkan disebut dapat meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan langsung dari masyarakat. “Kalau kita melihat akuntabilitinya itu cenderung lebih ketat. Kalau misalnya partai politik itu ingin bertahan atau tetap hadir di daerah-daerah tersebut, tentu saja mereka harus mengikuti apa yang menjadi kehendak konstituennya,” ujarnya.
Lebih lanjut, pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga diharapkan dapat mengurangi potensi polarisasi yang sering terjadi di tengah masyarakat akibat kontestasi langsung. Partai Gerindra mendorong agar rencana ini dibahas dan dikaji secara mendalam dengan melibatkan semua unsur dan elemen terkait.
Sugiono menekankan pentingnya akses masyarakat untuk mengawal aspirasi yang disalurkan oleh perwakilannya di lembaga legislatif. “Jangan sampai kemudian ini berkembang menjadi sesuatu yang sifatnya tertutup,” pungkasnya.
