Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Rabu (7/1) menyatakan kesediaannya untuk memfasilitasi dialog nasional yang inklusif di Venezuela. Tawaran ini muncul menyusul aksi militer Amerika Serikat (AS) yang menahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada 3 Januari 2026, memicu kekhawatiran global akan stabilitas kawasan.
Juru bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, mengonfirmasi posisi Guterres setelah pertemuan tertutup dengan Duta Besar Venezuela untuk PBB, Samuel Moncada. Pertemuan yang berlangsung sekitar 45 menit tersebut membahas situasi terkini di Venezuela.
Baca liputan informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
“Dalam pertemuan tersebut, sekjen menegaskan kembali posisinya yang telah disampaikan secara terbuka mengenai aksi militer Amerika Serikat (AS) di Venezuela,” ujar Dujarric kepada wartawan dalam taklimat harian di markas besar PBB, New York.
Sebelumnya, dalam pernyataannya di Dewan Keamanan PBB pada Senin (5/1), yang disampaikan oleh Wakil Sekjen PBB untuk Urusan Politik Rosemary DiCarlo atas namanya, Guterres telah menyuarakan keprihatinan mendalam. Mureks mencatat bahwa Guterres sangat khawatir dengan potensi peningkatan ketidakstabilan di Venezuela, dampak regional, serta preseden yang dapat ditimbulkan terhadap hubungan antarnegara.
“Saya tetap sangat prihatin bahwa aturan hukum internasional tidak dihormati sehubungan dengan aksi militer pada 3 Januari,” tegas Guterres, menekankan pentingnya kedaulatan dan hukum internasional.
Guterres juga menyerukan kepada seluruh pihak di Venezuela untuk terlibat dalam dialog yang inklusif dan demokratis. Ia berharap melalui dialog ini, seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama menentukan masa depan negara mereka.
Aksi militer AS yang dimaksud terjadi pada 3 Januari dini hari waktu setempat. Pasukan militer AS melancarkan serangkaian serangan terhadap Venezuela, secara paksa membawa Presiden Nicolas Maduro beserta istrinya, dan menahan keduanya di New York. Tindakan ini sontak memicu kecaman luas dari berbagai negara dan organisasi internasional.
