Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memastikan akan menempuh jalur hukum dengan melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait penetapan upah. Langkah ini menyusul rencana aksi unjuk rasa besar-besaran yang akan kembali digelar di depan Istana Negara dan DPR RI Jakarta.
Presiden KSPI, Said Iqbal, dalam konferensi pers pada Jumat (2/1/2026), mengonfirmasi rencana gugatan tersebut. “Tanggal 5 Januari atau 6 Januari 2026, tim kuasa hukum KSPI DKI Jakarta akan memasukkan gugatan ke PTUN, agar UMP DKI Jakarta dirubah menjadi Rp 5,89 juta, dari sebelumnya Rp 5,73 juta. Ini akan paling lambat 6 Januari 2026. Begitu juga KSPI Jawa Barat akan menggugat UMSK se-Jawa Barat ke PTUN Jawa Barat, paling lambat kami serahkan 6 Januari 2026,” kata Said Iqbal.
Simak artikel informatif lainnya di Mureks melalui mureks.co.id.
Gugatan untuk UMP DKI Jakarta 2026 akan diajukan ke PTUN Jakarta, sementara gugatan UMSK untuk 19 kabupaten/kota di Jawa Barat akan dilayangkan ke PTUN Bandung. Selain itu, KSPI juga berencana menggugat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadinasker) Jawa Barat atas dugaan perbuatan melawan hukum.
Menurut KSPI, kedua pejabat tersebut telah melanggar prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. “Langkah kedua adalah menggugat perbuatan melawan hukum terhadap KDM dan Kadisnaker Jawa Barat, jadi keduanya akan kita laporkan perbuatan melawan hukum, melawan PP Nomor 49 Tahun 2025, yang mengakibatkan hak buruh Jawa Barat kehilangan haknya terhadap UMSK,” jelas Said Iqbal.
Mureks mencatat bahwa selain jalur hukum, fokus utama perjuangan buruh tetap pada aksi massa. Ribuan buruh dijadwalkan kembali menggelar unjuk rasa pada 8 Januari 2026. Mereka akan bergerak menggunakan sepeda motor dari berbagai wilayah di Jawa Barat menuju Jakarta.
“8 Januari 2026, ribuan buruh dari Jawa Barat, baik dari Bodetabek, Pantura, dan Priangan Timur akan bergabung dengan buruh di DKI Jakarta untuk menggelar aksi kembali di Istana Negara atau DPR RI menggunakan sepeda motor,” ujar Said Iqbal.
Buruh yang akan bergabung dalam aksi tersebut diperkirakan berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat, meliputi Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Sukabumi, Cianjur, Purwakarta, Subang, Bandung Raya, Majalengka, Tasikmalaya, Banjar, hingga Cirebon.
