Para buruh kembali mengagendakan aksi demonstrasi besar di depan Istana Negara dan Gedung DPR RI pada Kamis, 8 Januari 2026 mendatang. Ancaman ini datang setelah serangkaian unjuk rasa yang digelar pada akhir Desember 2025. Buruh bahkan menegaskan akan melancarkan aksi berjilid-jilid jika tuntutan mereka terkait penetapan upah minimum tidak dipenuhi pemerintah.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengonfirmasi rencana tersebut pada Jumat, 2 Januari 2026. Ia menyatakan bahwa perjuangan buruh akan terus berlanjut hingga tujuan tercapai. “Kami akan terus melakukan aksi menuntut penetapan upah minimum 2026 yang tidak adil. Sampai kapan aksinya? Sampai seterusnya, aksi akan terus menerus. Intinya sampai kita menang,” tegas Said Iqbal.
Artikel informatif lainnya dapat ditemukan dalam liputan Mureks. mureks.co.id
Sebelumnya, aksi serupa telah berlangsung pada 29-30 Desember 2025 di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Said Iqbal menegaskan bahwa gelombang protes tidak akan berhenti di Januari 2026, bahkan berpotensi berlanjut hingga Lebaran 2026. Aksi ini akan terus digulirkan sampai pejabat daerah, khususnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM), memenuhi tuntutan buruh.
Menurut Mureks, potensi perluasan aksi menjadi solidaritas nasional juga tidak dapat dikesampingkan. KSPI secara konsisten menuntut penetapan upah minimum provinsi (UMP), upah minimum sektoral provinsi (UMSP), dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) 2026 yang dinilai tidak sesuai dengan harapan para pekerja.
“Perjuangan buruh terkait UMP-UMSP Jakarta 2026 dan UMSK beberapa daerah di Jawa Barat masih akan berlanjut,” pungkas Said Iqbal, menandakan bahwa isu upah minimum tetap menjadi fokus utama gerakan buruh di awal tahun 2026 ini.
