Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur (Jatim) periode 2025-2030, Said Abdullah, menegaskan bahwa provinsi tersebut memiliki tingkat risiko kebencanaan yang tinggi. Kondisi ini mencakup baik bencana alam maupun non-alam, menuntut partai politik untuk menjadi kekuatan yang dapat diandalkan masyarakat saat situasi darurat.
Pernyataan tersebut disampaikan Said Abdullah usai kembali dipercaya memimpin DPD PDI Perjuangan Jatim pada Sabtu (20/12/2025). Ia menekankan bahwa kerawanan bencana di Jatim harus direspons dengan kesiapan organisasi partai hingga ke tingkat paling bawah.
Pantau terus artikel terbaru dan terupdate hanya di mureks.co.id!
“Jawa Timur merupakan provinsi yang tingkat risiko kebencanaannya tinggi, baik kategori natural disaster maupun man made disaster. Sebagai kawasan rawan bencana, partai harus mampu menjadi kekuatan yang bisa diandalkan saat rakyat susah,” ujar Said dalam keterangan tertulisnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP di tingkat DPD dan DPC. Penguatan ini, lanjut Said, terutama difokuskan pada peningkatan kemampuan pencarian dan pertolongan (SAR) saat terjadi bencana.
“Ukuran kinerja Baguna ke depan adalah kecepatan SAR dan kehandalan tanggap bencana,” sambungnya.
Selain itu, Said Abdullah meminta kader PDIP yang menjabat di DPRD maupun sebagai kepala daerah untuk memprioritaskan konsep pengurangan risiko bencana dalam setiap kebijakan daerah. Mitigasi bencana harus menjadi bagian integral sejak tahap perencanaan pembangunan.
“Seluruh jajaran DPRD dan kepala daerah dari PDI Perjuangan harus merancang pembangunan yang bertumpu pada konsep Disaster Reduction Risk (DRR),” tegasnya.
Lebih lanjut, Said menyebut bahwa DPD PDI Perjuangan Jatim akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan pembangunan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan aspek pengurangan risiko bencana telah terakomodasi dengan baik.
“DPD partai akan mengecek satu per satu perencanaan, program, APBD, dan kelembagaannya, apakah sudah mengakomodasi konsep DRR,” jelasnya.
Menurut Said, mitigasi bencana merupakan aspek utama untuk meminimalisir korban jiwa dan kerugian harta benda masyarakat, khususnya di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi. Ia menegaskan bahwa partai harus hadir secara nyata dalam melindungi rakyat.
