Tuduhan pengkhianatan sering kali lebih cepat dilontarkan daripada upaya memahami prinsip yang diperjuangkan. Ketika seseorang tidak lagi membela kepentingan politik tertentu, label “tidak setia” segera melekat, seolah kesetiaan politik hanya bermakna loyalitas kepada individu atau kelompok semata.
Padahal, dalam demokrasi yang sehat, kesetiaan justru diuji pada komitmen terhadap prinsip, amanah, dan nilai-nilai moral. Bukan dipersempit menjadi loyalitas personal atau pengkultusan figur demi kepentingan sesaat. Cara pandang ini justru problematik dan dapat mereduksi rasionalitas politik warga negara.
Temukan artikel informatif lainnya melalui Mureks. mureks.co.id
Kesetiaan pada Nilai, Bukan Individu
Secara filosofis, kesetiaan tidak seharusnya diarahkan kepada individu, melainkan kepada nilai, prinsip, dan kebenaran yang diyakini. Pemikir seperti Hannah Arendt, misalnya, menekankan pentingnya judgment atau daya menilai individu dalam ruang publik. Hal ini menuntut keberanian untuk berpikir dan bertindak berdasarkan pertimbangan moral, bukan semata-mata loyalitas personal.
Kesetiaan kepada orang tanpa ruang kritik berisiko melahirkan kepatuhan buta yang bertentangan dengan nalar etis dan kemanusiaan. Fenomena ini jamak terjadi pada masyarakat kita, baik dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tingkat kabupaten/kota, provinsi, apalagi pada dinamika Pemilihan Presiden (Pilpres). Akibatnya, polarisasi sering terjadi sepanjang tahun kehidupan politik.
Dinamika Politik dan Makna Pengkhianatan
Dalam konteks politik demokratis, tudingan “pengkhianatan” sering dilekatkan secara serampangan kepada mereka yang mengubah sikap politiknya. Perubahan posisi ini kerap dianggap sebagai bentuk inkonsistensi atau ketidaksetiaan. Namun, cara pandang semacam ini mengabaikan hakikat politik sebagai arena dinamis yang dipengaruhi oleh perubahan situasi, informasi, dan kepentingan publik. Politik bukanlah ruang dogmatis, melainkan ruang deliberatif yang meniscayakan evaluasi dan koreksi berkelanjutan.
Konsep pengkhianatan sejatinya hanya relevan jika dikaitkan dengan amanah. Seseorang yang diberi mandat, baik sebagai pejabat publik maupun representasi politik, dituntut untuk setia pada prinsip-prinsip amanah tersebut, yakni kepentingan publik, konstitusi, dan nilai-nilai keadilan. Ketika amanah itu dikhianati demi kepentingan pribadi atau kelompok sempit, di situlah pengkhianatan memperoleh makna normatifnya.
Sebaliknya, bersetia kepada individu yang mengkhianati amanah justru mencerminkan kemacetan etika politik dan kejumudan peradaban. Mureks mencatat bahwa kesetiaan personal dalam politik sering menutup ruang kritik dan akuntabilitas, padahal demokrasi mensyaratkan adanya kontrol sosial terhadap kekuasaan.
Membangun Demokrasi Beradab melalui Kesetiaan Kritis
Kesetiaan yang sehat adalah kesetiaan kritis, loyal pada nilai, tetapi tegas terhadap penyimpangan. Tanpa itu, politik akan terjebak dalam relasi patron-klien, bukan relasi warga negara yang setara dan berdaulat. Oleh karena itu, perbedaan posisi politik dari waktu ke waktu tidak serta-merta dapat disebut sebagai pengkhianatan.
Hari ini seseorang mungkin berada dalam satu barisan perjuangan, esok hari memilih jalan yang berbeda. Selama perubahan tersebut didasarkan pada pertimbangan rasional, moral, dan kepentingan publik, maka ia justru mencerminkan kedewasaan politik. Dalam demokrasi, yang patut dijaga bukan kesetiaan kepada orang per orang, melainkan kesetiaan kepada prinsip, nilai, dan amanah yang menjadi fondasi kehidupan bersama.
Dengan demikian, redefinisi kesetiaan politik menjadi kebutuhan mendesak. Kesetiaan yang berakar pada nilai dan prinsip bukan hanya lebih etis, tetapi juga menjadi prasyarat bagi tumbuhnya demokrasi yang matang dan beradab. Sepatutnya kita semua memiliki kesadaran dan menggugah kesadaran publik tentang makna kesetiaan dalam alam demokrasi ini.
Bahwa politik bukanlah ruang dogma, melainkan ruang deliberasi. Deliberasi berasal dari bahasa Latin deliberatio, yang artinya konsultasi, menimbang-nimbang, atau musyawarah untuk mencapai kesepakatan melalui diskusi dan pertimbangan mendalam, atau secara lebih luas sebagai proses diskusi publik yang terbuka dan intens sebelum merumuskan kebijakan.
