Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dirinya akan “ngambek” jika anggaran negara yang telah disiapkan, terutama yang berasal dari utang dan pungutan pajak, tidak dimanfaatkan. Pernyataan ini disampaikan Purbaya saat menanggapi candaan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pasca-Bencana yang disiarkan melalui YouTube DPR RI pada Sabtu, 10 Januari 2026.
“Saya nggak disebut nama, nggak ngambek, Pak. Saya ngambek kalau uang yang disediakan pakai utang, nggak dipakai juga. Jadi pakai, saya kumpulin uang banyak, gebuk-gebuk orang pajak, ditumpuk di sana, nggak dipakai,” ujar Purbaya.
Simak artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Desakan Percepatan Belanja Anggaran Bencana
Purbaya menekankan pentingnya penggunaan anggaran secara cepat, khususnya untuk penanganan bencana. Ia menyoroti kondisi masyarakat di daerah bencana Sumatera yang masih menghadapi kesulitan. “Sementara di sini bencananya masih susah masyarakatnya. Itu saja, Pak,” tambahnya.
Dalam catatan Mureks, desakan percepatan belanja anggaran ini sering kali disampaikan Purbaya kepada kementerian dan lembaga (K/L). Untuk penanganan bencana, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 telah mengalokasikan Dana Siap Pakai (DSP) yang dikelola Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp 250 miliar. Dana ini ditambah cadangan bencana sebesar Rp 5 triliun.
Bahkan, Purbaya mengungkapkan, berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, DSP harus ditambah sebesar Rp 600 miliar, menjadikan total dana DSP tahun ini cukup besar. Namun, ia menyayangkan BNPB yang dinilai kurang mampu membelanjakan anggaran yang telah disiapkan pemerintah tersebut.
Pencairan Uang Saku Pengungsi dan Data Bencana
Purbaya juga menyoroti masalah pencairan uang saku pengungsi sebesar Rp 15.000 per orang per hari yang belum juga terealisasi. Ia mendorong agar pencairan segera dilakukan tanpa harus menunggu data penduduk di kawasan bencana menjadi sempurna.
“Kalau data nggak harus sempurna-sempurna amat, orang bencana mana bisa data sempurna. Yang penting terverifikasi, ada yang bertanggungjawab. Harusnya besok bisa mereka dikasih uangnya. Kalau nunggu data sempurna mau sampai kapan. Data nggak ada yang sempurna,” tegas Purbaya.
Candaan Tito Karnavian dan Konsekuensi “Ngambek” Menkeu
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang juga Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, sempat berkelakar mengenai Purbaya. Dikutip dari detikNews, Tito sempat lupa menyebutkan nama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai salah satu anggota tim pengarah.
“Sedangkan untuk infrastruktur, saya ulangi, ada yang terlewat tim pengarah, selain Menko, Panglima TNI, Kapolri, juga di situ ada Bapak Purbaya, ha-ha…,” kata Tito.
Tito menambahkan, melupakan nama Purbaya bisa berakibat fatal. Ia berkelakar bahwa jika Purbaya “ngambek”, hal itu akan berdampak pada pembayaran anggaran. “Saya lupa menyampaikan ini, kualat ini kalau nggak, nanti ini, karena kalau beliau ngambek, beliau ngambek, kita chat mau rapat sampai malam juga percuma juga kita nanti. Iya, nggak ada pitinya, ha-ha…,” kelakarnya.
