Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pegawai pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Jakarta Utara. Penangkapan ini terkait dugaan suap pengurangan nilai pajak, yang juga menyeret seorang wajib pajak.
Insiden ini terjadi tak lama setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menyatakan komitmennya untuk membersihkan praktik kecurangan di lingkungan perpajakan dan bea cukai. Peringatan Purbaya pada Kamis, 8 Januari 2026, di Kementerian Keuangan Jakarta, kini terbukti dengan adanya penangkapan tersebut.
Selengkapnya dapat dibaca melalui Mureks di laman mureks.co.id.
“Dalam waktu 1-2 bulan akan kita perbaiki perpajakan kita, termasuk penggalakkan sistem-sistem, ada Coretax segala macam, termasuk kita lihat ada nggak orang yang masih main-main, sepertinya masih ada, jadi kita akan beresin,” tegas Purbaya kala itu, seperti catatan Mureks menunjukkan.
Komitmen Purbaya untuk memberantas oknum nakal ini dipicu oleh sindiran Presiden Prabowo Subianto dalam retret kabinet kedua di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 6 Januari 2026. Kala itu, Presiden Prabowo melontarkan pertanyaan menohok.
“Apakah kita akan mau dikibuli terus oleh (orang) pajak dan bea cukai?” ujar Prabowo, yang meskipun tidak menatap langsung, dirasakan Purbaya sebagai pesan langsung kepadanya. “Itu pesan ke saya dari presiden, walaupun dia nggak melihat ke saya, tapi deg kan ke sini,” ungkap Purbaya sambil menepuk dada.
Presiden Prabowo, menurut Purbaya, menyoroti masalah under invoicing yang marak terjadi dan kerap melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Selain itu, praktik penghindaran pajak yang melibatkan pegawai DJP juga menjadi perhatian serius.
“Ada praktek under invoicing yang masih besar yang tidak terdeteksi di pajak dan bea cukai,” terang Purbaya.
Purbaya juga menegaskan ancaman serius bagi pegawai yang masih bermain-main. “Kalau bea cukai ancamannya clear dari sana bahwa kalau nggak bisa (perbaikan) setahun, ya betul-betul di rumahin. Jadi saya akan selamatkan supaya 16 ribu orang itu tetap bekerja, tapi yang kerjanya bagus, yang jelek-jelek kita rumahkan, saya akan kotakkan betul,” pungkasnya, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menindak tegas oknum yang merugikan negara.
