Presiden Prabowo Subianto buka suara mengenai desakan penetapan status darurat bencana nasional untuk wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menegaskan bahwa pemerintah saat ini masih mampu mengendalikan dampak bencana tersebut.
Situasi Terkendali, Tak Perlu Bencana Nasional
Penegasan ini disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (15/12/2025). Dalam rapat tersebut, Prabowo menyinggung adanya pihak yang mendesak agar bencana di Sumatera ditetapkan sebagai bencana nasional. Ia memastikan situasi bencana di tiga provinsi tersebut masih terkendali.
“Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus, ya,” kata Prabowo.
Prabowo memastikan pemerintah telah mengerahkan kekuatan penuh untuk menangani bencana. Saat ini, pemerintah juga mulai menyusun proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rencana Pembangunan Hunian
Untuk mengurus pemulihan pascabencana, Prabowo menyatakan akan membentuk Satgas atau Badan khusus. “Dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau Satgas, rehabilitasi dan rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap,” ujarnya.
Pembangunan 2.000 hunian tetap akan segera dimulai. Prabowo meminta Menteri Perumahan untuk menyegerakan pembangunan tersebut. “Bahkan mungkin saya dapat laporan dari Menteri Perumahan ya, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah. Kemungkinan rumah ini bisa langsung aja jadi rumah tetap, ya. Jadi, semua unsur juga nanti bekerja sama, ya. Jangan ada alasan cari lahan dan sebagainya. Pakai lahan milik negara yang ada. Kalau perlu PTPN, kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kita pakai semua,” ujarnya.
APBN Siap Biayai Pemulihan Berkat Efisiensi
Prabowo memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mampu membiayai seluruh proses pemulihan. Hal ini dimungkinkan berkat efisiensi yang telah dilakukan pemerintahannya sejak awal menjabat.
“Jadi, sekarang ini saatnya terus kita bekerja sangat keras. Anggaran APBN sudah kita siapkan dan saya katakan bahwa anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada. Dan uangnya ada karena justru pemerintah kita yang saya pimpin, di awal pemerintah kita, kita menghemat ratusan triliun,” ujarnya.
Puluhan Ribu Personel dan Alutsista Dikerahkan
Presiden menegaskan kehadiran negara secara nyata melalui pengerahan besar-besaran aparat dan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Sebanyak 50.000 personel TNI-Polri telah dikerahkan ke lokasi bencana untuk melakukan penanganan.
“Kita sudah mengerahkan lebih dari 50.000 TNI dan Polri. Itu setingkat 50 batalion sudah dikerahkan di daerah terdampak. Kalau dibilang negara tidak hadir, ah, ya, kita waspada saja,” tegasnya.
Operasi lapangan tersebut didukung lebih dari 60 helikopter dan belasan pesawat yang beroperasi setiap hari dari berbagai titik, termasuk dari Pangkalan Udara Soewondo Medan, Sumut, dan Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Dukungan ini untuk distribusi logistik, evakuasi, serta menjangkau wilayah yang sulit diakses jalur darat.
Selain itu, 1.000 unit alat berat telah dikirim, termasuk truk, ekskavator, tangki air bersih dan air minum, serta toilet portabel. Pemerintah juga tengah mengerjakan 50 jembatan Bailey, di mana 7 jembatan telah selesai dibangun. Akses jalan darat di sebagian besar wilayah telah kembali pulih, meskipun masih ada daerah terisolasi.
Pemulihan Butuh Waktu, Utamakan Keselamatan
Prabowo mengingatkan bahwa pemulihan membutuhkan waktu dan kehati-hatian, terutama terkait keselamatan jaringan listrik di wilayah yang masih tergenang.
“Kita tidak bisa menyelesaikan semua dalam tiga atau lima hari. Mungkin dua sampai tiga bulan aktivitas akan benar-benar normal. Namun alhamdulillah, sebagian besar listrik sudah menyala dan terus kita percepat dengan tetap mengutamakan keselamatan,” katanya.
Seluruh kementerian terkait, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, PLN, Kementerian Kesehatan, serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang terus memberikan peringatan dini terkait dinamika cuaca ekstrem, terus berada di lapangan. Pemerintah memastikan akan terus bekerja tanpa henti, mengerahkan seluruh sumber daya negara, serta menjaga koordinasi pusat dan daerah demi melindungi keselamatan rakyat dan mempercepat pemulihan pascabencana.
