Kabar mengenai sepinya hotel-hotel di Bali selama momen liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026 sempat memicu kekhawatiran akan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan. Namun, pelaku industri pariwisata di Pulau Dewata menepis narasi tersebut, menegaskan bahwa kondisi di lapangan tidak seburuk yang digambarkan.
Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya, memastikan bahwa tingkat hunian hotel di Bali masih tergolong sehat. Dengan capaian okupansi yang ada, ia menegaskan tidak ada alasan bagi pihak hotel untuk melakukan efisiensi ekstrem, apalagi sampai merumahkan karyawan.
Artikel informatif lainnya dapat ditemukan dalam liputan Mureks. mureks.co.id
Okupansi Hotel Tetap Stabil
“Efisiensi? Oh nggak ada, sepi-sepinya Bali itu kalau tingkat huniannya 70 sampai 80% itu masih bagus ya, tidak sampai ada yang merumahkan karyawannya,” kata Rai kepada CNBC Indonesia, Jumat (9/1/2026).
Secara tahunan, performa hunian hotel di Bali menunjukkan stabilitas yang relatif konsisten. Rai Suryawijaya menyebut, rata-rata okupansi sepanjang tahun berada di kisaran 75 hingga 80%. Angka ini lazim mengalami lonjakan saat periode libur panjang akhir tahun.
“Januari sampai Desember average di Bali itu okupansi 75 sampai 80%. Kalau di Nataru mungkin bisa lebih dari itu ya. di Nataru naik menjadi 80, kalau di tahun barunya menjadi 90 sampai 95%,” jelasnya.
Mureks merangkum, meskipun tingkat hunian secara keseluruhan sehat, distribusinya tidak merata di seluruh wilayah Bali. Konsentrasi wisatawan masih terpusat di kawasan tertentu, terutama wilayah selatan yang telah lama menjadi episentrum pariwisata.
“Okupansi yang paling tinggi kan Bali Selatan, selebihnya di timur. Xi utara hotelnya kan dikit-dikit masih relatif rendah. Jadi memang dominannya di selatan, Nusa Dua dan Denpasar,” ujar Rai.
Tantangan Pariwisata Bali Menuju 2026
Menatap tahun 2026, Rai Suryawijaya menilai industri pariwisata Bali masih menghadapi sejumlah tantangan struktural yang perlu segera diatasi. Persoalan ini menjadi pekerjaan rumah besar agar daya saing Bali tetap terjaga di mata wisatawan domestik maupun mancanegara.
- Infrastruktur: Ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung pariwisata.
- Kemacetan: Masalah lalu lintas yang kerap menghambat mobilitas wisatawan.
- Kebersihan Lingkungan dan Sampah: Pengelolaan sampah dan kebersihan destinasi wisata.
- Keamanan: Isu-isu terkait keamanan yang dapat memengaruhi citra pariwisata.
“2026 Kalau saya melihat dari perspektif pariwisata ya tentu tahun 2025 ini tahun yang banyak tantangan. di dalam saja adanya ini masalah isu-isu mengenai infrastruktur ya. Kedua adalah kemacetan. Nah yang ketiga adalah kebersihan lingkungan dan sampah itu kan. yang keempat itu termasuk keamanan isu keamanan,” paparnya.
Menurutnya, menghadapi tahun 2026 dibutuhkan kerja sama yang lebih solid dari berbagai pihak. Peran pemerintah dan aparat keamanan menjadi kunci untuk menjaga iklim pariwisata tetap kondusif, beriringan dengan upaya dari pelaku usaha.
“Jadi di sini peran pemerintah dan aparat keamanan tentu bekerja sama dengan ekstra elit kepariwisataan harus bekerja ekstra effort untuk bisa menyukseskan di tahun 2026 ini,” pungkas Rai Suryawijaya.
