Kejahatan korporasi semakin menjadi perhatian serius, terutama mengingat dampaknya yang luas terhadap masyarakat dan lingkungan. Penegakan tanggung jawab hukum atas kejahatan yang dilakukan oleh badan usaha menjadi kunci utama dalam menegakkan keadilan serta mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang. Pemahaman mendalam mengenai dasar hukum dan penerapannya sangat krusial bagi para pelaku usaha, masyarakat umum, maupun aparat penegak hukum.
Pengertian dan Konsep Tanggung Jawab Hukum Korporasi
Tanggung jawab hukum atas kejahatan korporasi secara umum merujuk pada tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh suatu badan usaha. Tindakan ini bisa dilakukan secara langsung oleh korporasi atau melalui organ pengurusnya. Menurut artikel Tanggung Jawab Hukum atas Kejahatan Korporasi oleh Yusuf Abdul Sukron dan Karli, “Dengan diakuinya korporasi sebagai subyek hukum pidana berarti korporasi bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana yang dilakukan melalui organ atau pengurusnya.” Pernyataan ini menjadi landasan penting agar korporasi tidak kebal hukum dan tetap tunduk pada aturan yang berlaku.
Baca liputan informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Definisi kejahatan korporasi mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum, baik secara langsung maupun melalui pengurusnya. Bentuk kejahatan ini beragam, mulai dari penipuan, korupsi, pelanggaran lingkungan, hingga kejahatan ekonomi. Dalam praktiknya, kejahatan korporasi seringkali menimbulkan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan kriminalitas yang dilakukan oleh individu.
Bentuk dan Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Tanggung jawab hukum korporasi dapat berupa tanggung jawab pidana, perdata, maupun administratif. Dalam beberapa kasus, korporasi bahkan dapat dimintai pertanggungjawaban secara bersama-sama dengan pengurus atau individu yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Jenis sanksi yang dijatuhkan akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi menegaskan bahwa korporasi sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana. Aparat penegak hukum akan menelusuri siapa yang bertindak atas nama korporasi dan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana yang dimaksud.
Dasar Hukum Tanggung Jawab Korporasi di Indonesia
Dasar hukum merupakan pijakan utama dalam menjerat korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana. Sistem hukum di Indonesia telah mengatur secara tegas mengenai tanggung jawab hukum atas kejahatan korporasi dalam berbagai perundang-undangan.
Landasan hukum utama saat ini adalah Pasal 45-50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 2023). Regulasi ini memberikan kepastian hukum yang seragam untuk menjerat korporasi, melengkapi regulasi khusus sebelumnya seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Undang-Undang Lingkungan Hidup.
Tanggung jawab hukum atas kejahatan korporasi mengacu pada tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh badan usaha, baik secara langsung maupun melalui organ pengurusnya. Sebagai subjek hukum, korporasi dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, perdata, maupun administratif jika terbukti melakukan pelanggaran seperti korupsi, penipuan, atau pencemaran lingkungan. Penegakan konsep ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan memastikan entitas bisnis tidak kebal hukum atas keuntungan yang diperoleh dari aktivitas ilegal.
Landasan hukum utama di Indonesia saat ini berpijak pada Pasal 45–50 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional), yang secara tegas menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana setara dengan manusia. Selain itu, regulasi khusus seperti UU Tipikor dan UU Lingkungan Hidup tetap menjadi rujukan penting melalui mekanisme strict liability. Penentuan kesalahan korporasi umumnya dinilai berdasarkan doktrin identitas, di mana tindakan pengurus yang memiliki posisi strategis dianggap sebagai representasi tindakan korporasi itu sendiri.
Implikasi dan Tantangan Penegakan Hukum bagi Korporasi
Konsekuensi dari penerapan tanggung jawab hukum atas kejahatan korporasi sangat beragam. Mulai dari sanksi tegas, perubahan praktik bisnis, hingga pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah. Sanksi bagi korporasi terdiri dari pidana pokok berupa denda dan pidana tambahan seperti restitusi (ganti rugi kepada korban), pencabutan izin, hingga pembubaran korporasi. Pengadilan kini juga dapat memerintahkan korporasi untuk melakukan perbaikan akibat tindak pidana yang ditimbulkannya.
Mureks mencatat bahwa penegakan hukum terhadap korporasi seringkali menghadapi kendala signifikan. Tantangan utama di tahun 2026 adalah pembuktian pada struktur korporasi yang kompleks, terutama pada lapisan korporasi multinasional, serta penetapan Beneficial Ownership (pemilik manfaat) yang seringkali bersembunyi di balik nama pengurus. Oleh karena itu, reformasi hukum dan peningkatan kapasitas penegak hukum sangat dibutuhkan.
Kesimpulan dan Rekomendasi untuk Penegakan Efektif
Tanggung jawab hukum atas kejahatan korporasi merupakan instrumen penting untuk memastikan perusahaan bertindak sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat. Penerapan sanksi yang tegas menjadi langkah vital untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan berintegritas.
Agar penegakan hukum lebih efektif, diperlukan sinergi yang kuat antara aparat penegak hukum, regulator, dan masyarakat. Selain penguatan regulasi, penting juga untuk meningkatkan transparansi serta memastikan setiap pelanggaran korporasi diusut tuntas sesuai aturan yang berlaku. (Review oleh Agi SH MHKes)
