Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mengumumkan telah melakukan intervensi terhadap total 274.514 unit rumah sepanjang tahun 2025. Capaian ini berasal dari berbagai sumber pendanaan, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jateng, Corporate Social Responsibility (CSR), serta partisipasi masyarakat.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jateng, Boedyo Dharmawan, di Semarang, Minggu (28/12), menjelaskan bahwa intervensi perumahan ini dilaksanakan melalui berbagai skema. Menurutnya, angka tersebut melampaui ekspektasi di beberapa pos pendanaan, baik dari peningkatan kualitas hunian (RTLH) hingga pembangunan baru (PB).
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
Capaian Signifikan dari Berbagai Sumber Pendanaan
Dari alokasi APBN, target semula 7.534 unit berhasil terealisasi menjadi 14.454 unit. Realisasi ini berasal dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), kementerian/lembaga terkait, serta dana desa.
“Angka ini menjadi bukti ketika kebijakan berjalan searah, dampaknya bisa berlipat ganda. Ini menunjukkan efektivitas sinergi pusat dan daerah yang berjalan seiringan,” kata Boedyo.
Ia menambahkan, “Capaian ini mampu mengurangi angka backlog 1,3 juta lebih sebelumnya. Dari sisi APBD Provinsi Jawa Tengah, target 17.510 unit terealisasi sepenuhnya.”
Boedyo Dharmawan juga menekankan bahwa kebijakan provinsi tidak hanya berorientasi pada kepemilikan baru, tetapi lebih mengutamakan peningkatan kualitas hunian. Dari total capaian APBD Provinsi, 340 unit berupa pembangunan baru, sementara 17.170 unit difokuskan pada renovasi dan peningkatan kelayakan rumah.
“Pendekatan ini mencerminkan keberpihakan pada kebutuhan riil masyarakat, terutama kelompok rentan yang telah memiliki rumah namun belum layak untuk dihuni,” ujarnya.
Komitmen serupa juga ditunjukkan oleh pemerintah kabupaten/kota melalui kontribusi APBD. Dari target 6.776 unit, realisasi mencapai 12.830 unit, hampir dua kali lipat dari target awal.
Dukungan dari CSR dan Baznas juga melampaui target, dengan capaian 4.012 unit dari target awal 2.070 unit. Hal ini menandakan meningkatnya kesadaran dunia usaha dan lembaga sosial dalam agenda perumahan rakyat.
Partisipasi Masyarakat Jadi Kunci
Capaian paling mencolok justru lahir dari partisipasi masyarakat sendiri, yang tercatat mencapai 219.524 unit. Angka ini ditambah dengan validasi dan pemutakhiran data sebanyak 6.184 unit.
“Fakta ini memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah tidak berjalan top down, melainkan memantik gotong royong dan kesadaran kolektif warga untuk memperbaiki kualitas hidupnya sendiri dengan dukungan negara,” jelas Boedyo.
Meski demikian, Boedyo mengakui bahwa pekerjaan rumah masih besar. Hingga akhir tahun 2025, sisa backlog perumahan di Jawa Tengah masih mencapai 1.058.454 unit. Angka ini menjadi pengingat bahwa pembangunan hunian adalah kerja panjang yang membutuhkan upaya berkelanjutan, bukan hanya agenda satu tahun anggaran.
