Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026 rampung pada hari ini, Senin, 22 Desember 2025. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa pembahasan telah memasuki tahap akhir.
“Hari ini pembahasan yang terakhir antara Pemerintah DKI Jakarta sebagai penengah di tengah kemudian para pengusaha dan para buruh. Mudah-mudahan hari ini selesai,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (22/12/2025).
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
Pramono menjelaskan, penetapan UMP Jakarta 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025. Aturan tersebut menetapkan besaran kenaikan UMP berada pada rentang 0,5 hingga 0,9.
“Di dalam UMP yang telah diterapkan sesuai dengan PP tersebut, besarannya adalah 0,5 sampai dengan 0,9. Sekarang sedang dilakukan pembahasan untuk itu,” ujarnya.
Dia menambahkan, banyak hal yang dibahas antara pihak buruh dan pengusaha dalam proses tersebut. Pemprov DKI Jakarta berperan sebagai penengah dalam diskusi yang dinamis ini.
“Tarik-menarik pasti terjadi dan Pemerintah DKI Jakarta berada di tengah sebagai penengah,” ucapnya.
Selain itu, Pramono juga menjanjikan sejumlah insentif bagi para buruh di Jakarta. Insentif tersebut mencakup kemudahan akses transportasi, layanan kesehatan, serta pasokan air minum dari PAM Jaya dengan harga yang lebih terjangkau.
“Apa insentifnya? Pertama berupa transportasi. Kedua berupa kesehatan. Yang ketiga adalah memberikan kebutuhan air minum dari PAM Jaya yang lebih murah,” jelasnya.
Pramono menegaskan, UMP Jakarta 2026 akan segera diumumkan apabila pembahasan selesai hari ini. Meskipun demikian, PP 49/2025 memberikan batas waktu penetapan hingga 24 Desember 2025.
“Kalau selesai hari ini ya akan segera diumumkan. Walaupun PP tersebut mengatur batas waktunya adalah tanggal 24 Desember. Saya berharap hari ini bisa selesai,” ujarnya.
