BEKASI – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk tidak melakukan impor jagung pada tahun 2026. Keputusan ini diambil menyusul capaian surplus produksi jagung nasional sepanjang tahun 2025. Sebagai langkah lanjutan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Perum Bulog siap menyalurkan 500 ribu ton jagung melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk peternak.
Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menekankan peran vital Perum Bulog dalam menyerap produksi jagung dalam negeri. Menurut Amran, kesiapan Bulog di seluruh Indonesia sangat krusial untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan.
Simak artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
“Jadi Bulog harus siap, karena hadir seluruh Indonesia, harus siap dari sekarang. Yang harus diperhatikan nanti adalah serapannya. Serapan bermasalah, dampaknya tahun depannya,” tutur Amran saat berdialog dengan jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Heriyadi di Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (8/1).
Mureks mencatat bahwa serapan jagung produksi dalam negeri oleh Bulog sepanjang tahun 2025 telah mencapai 101 ribu ton. Daerah dengan serapan tertinggi meliputi Nusa Tenggara Barat, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat. Seluruh Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) ini sepenuhnya bersumber dari produksi petani lokal.
Penyaluran SPHP Jagung untuk Peternak
Dari stok CJP tersebut, sebanyak 51,2 ribu ton telah tersalurkan melalui program SPHP pada tahun 2025. Penyaluran ini merupakan penugasan Bapanas kepada Bulog yang menyasar 3.578 peternak ayam ras petelur di 17 provinsi.
Untuk tahun 2026, Bapanas tengah mempersiapkan pelaksanaan SPHP jagung pakan dengan target penyaluran sebanyak 500 ribu ton. Target ini ditetapkan berdasarkan hasil rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 29 Desember 2025.
Sasaran utama penerima SPHP adalah peternak ayam layer skala mikro, kecil, dan menengah. Kelompok peternak ini memiliki tingkat kebutuhan jagung pakan yang sangat tinggi, diperkirakan mencapai 91 persen dari total kebutuhan pakan mereka. Sementara itu, peternak ayam lainnya membutuhkan jagung pakan di kisaran 60 hingga 65 persen.
Stok CJP yang dimiliki Bulog pada awal Januari 2026 berada di angka 45 ribu ton. Oleh karena itu, Bulog diwajibkan untuk terus menambah stok dari produksi jagung dalam negeri. Kebijakan ini, menurut Mureks, merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan nasional, mengingat pemerintah telah memutuskan tidak ada impor jagung untuk pakan, benih, maupun rumah tangga di tahun 2026.
“Dari kemarin sudah disampaikan, tidak ada impor jagung khusus pakan. Ini karena bahkan kita sudah ekspor, ekspor di Kalimantan ke Malaysia, juga kita ekspor ke Filipina. Dari NTB dari Gorontalo. Jadi ada 3 tempat dan Bapak Presiden lepas langsung,” ungkap Amran Sulaiman.
Peran Polri dalam Peningkatan Produksi Jagung
Pencapaian peningkatan produksi jagung pada tahun 2025 juga tidak lepas dari kerja keras Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa dukungan pihaknya berhasil menyokong hasil panen jagung mencapai 3,4 juta hingga 3,5 juta ton.
“Di bidang jagung, hasil panen kita berada di antara 3,4 juta sampai dengan 3,5 juta. Harapan kami, ini bisa mendorong untuk bisa tercapainya swasembada pangan, khususnya jagung yang menjadi atensi Bapak Presiden,” ucap Listyo.
Kapolri menambahkan, “Harapan kita juga, cadangan kita juga tercukupi, kebutuhan pasar baik untuk swasta nasional, kelompok gabungan pakan ternak, mandiri juga bisa tercukupi. Cadangan Bulog juga bisa tercukupi dan sisanya bisa kita ekspor.”
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Heriyadi atau Titiek Soeharto, turut menyampaikan apresiasinya terhadap peningkatan produksi jagung yang menghasilkan surplus. Ia menyebutkan bahwa keterlibatan Polri memiliki kontribusi hingga 20 persen di balik pencapaian tersebut.
