Presiden Prabowo Subianto mengklaim Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai tingkat keberhasilan 99,99 persen secara nasional. Pernyataan ini disampaikan dalam Taklimat Awal Tahun 2026 di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 6 Januari 2026. Namun, klaim keberhasilan nyaris sempurna ini memicu sorotan dari kalangan akademisi, khususnya dari Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, yang mempertanyakan indikator keberhasilan dan mutu gizi program tersebut.
Pemerintah menegaskan bahwa program MBG, yang menjangkau sekitar 55 juta penerima manfaat mulai Januari 2025 hingga Januari 2026—meliputi peserta didik, anak usia dini, dan ibu hamil—akan terus dievaluasi untuk menutup celah masalah di lapangan. Capaian jangkauan ini menunjukkan akselerasi besar, namun pertanyaan publik muncul mengenai metodologi penghimpunan data dan integrasi keluhan warga dalam evaluasi.
Pembaca dapat menelusuri artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Mutu Gizi dan Keamanan Pangan Jadi Sorotan Utama
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Unismuh Makassar, Prof Dr dr Suryani As’ad, Sp.GK (K), menyatakan dukungan penuh terhadap MBG sebagai investasi strategis untuk memperbaiki status gizi dan kualitas sumber daya manusia. Meski demikian, ia menekankan bahwa ukuran keberhasilan program tidak boleh hanya berhenti pada kelancaran distribusi.
“Kami mendukung MBG karena ini investasi kesehatan dan pendidikan jangka panjang. Tetapi ukuran suksesnya jangan berhenti di angka distribusi. Yang harus dipastikan: isi piringnya benar-benar bergizi, aman, dan standar menunya konsisten antardaerah,” tegas Suryani.
Menurut Suryani, perbedaan kualitas menu di lapangan berpotensi menciptakan dampak program yang tidak setara antarwilayah. “Kalau satu daerah menunya lengkap dan seimbang, sementara daerah lain minimal sekali, maka dampaknya tidak setara. Ini program nasional, maka standar mutu harus nasional,” ujarnya, seraya menambahkan pentingnya pengawasan dari hulu ke hilir.
Ia juga menyoroti aspek keamanan pangan yang krusial. “Dalam program sebesar ini, satu kejadian saja soal keamanan pangan bisa merusak kepercayaan publik. Karena itu, SOP higienitas, inspeksi rutin, dan pelacakan masalah harus jadi inti evaluasi, bukan sekadar formalitas,” kata Suryani. Ia juga menekankan bahwa Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) harus benar-benar diterapkan.
Transparansi Evaluasi dan Data Penerima Mendesak
Senada dengan Suryani, Pengamat Kebijakan Publik Unismuh Makassar, Dr Ihyani Malik, yang juga menjabat sebagai Wakil Rektor II Unismuh Makassar, menilai klaim keberhasilan 99,99 persen harus disertai keterbukaan metodologi penilaian. Menurutnya, angka agregat yang tinggi tidak cukup untuk menggambarkan mutu layanan di seluruh wilayah, terutama dengan jutaan penerima dan kondisi daerah yang beragam.
“Angka 99,99 persen itu kuat sebagai pesan politik. Tetapi kebijakan publik tidak cukup dengan angka agregat. Pemerintah perlu membuka indikatornya: apa yang dihitung, bagaimana mengukurnya, dan apa temuan masalah yang sudah dikoreksi,” jelas Ihyani.
Ia mendorong evaluasi MBG dilakukan secara lebih transparan melalui audit yang kredibel, publikasi ringkas indikator kinerja, serta saluran pengaduan masyarakat yang mudah diakses. “Kalau pemerintah ingin program ini bertahan lama, maka kepercayaan publik harus dikelola dengan keterbukaan. Audit independen dan kanal pengaduan yang responsif justru memperkuat legitimasi MBG,” ujar Dosen Administrasi Negara FISIP Unismuh Makassar itu.
Mureks mencatat bahwa Ihyani juga menekankan perlunya penguatan tata kelola data penerima manfaat. Hal ini krusial agar program tepat sasaran dan meminimalkan risiko data ganda. Tantangan pelaksanaan, menurutnya, kerap muncul pada level implementasi di daerah, mulai dari logistik hingga kapasitas penyedia.
“Di lapangan, tantangan terbesar biasanya implementasi: data penerima berubah, logistik tidak sama, kapasitas penyedia berbeda. Karena itu, integrasi dan pembaruan data harus rutin, dan kontrol di level daerah harus jelas,” tambah Ihyani.
Dukungan dengan Perbaikan Terukur
Baik Prof. Suryani maupun Dr. Ihyani sama-sama menegaskan dukungan terhadap MBG sebagai investasi jangka panjang pembangunan manusia, khususnya bagi anak usia sekolah dan kelompok rentan. Namun, mereka menilai keberhasilan program harus ditopang oleh ukuran yang lebih lengkap, mencakup mutu gizi, keamanan pangan, ketepatan sasaran, keadilan layanan antarwilayah, serta akuntabilitas evaluasi.
Jika MBG hendak menjadi fondasi kebijakan gizi nasional, evaluasi tidak boleh berhenti pada capaian distribusi semata. Program yang berkelanjutan memerlukan standar yang tahan uji dan perbaikan yang terlihat di lapangan, agar manfaatnya benar-benar dirasakan dan kepercayaan publik terjaga.
Referensi penulisan: m.kumparan.com
