Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menyatakan pemerintah telah gencar melakukan berbagai intervensi untuk mengendalikan harga pangan di Tanah Air. Pernyataan ini disampaikan Amran menyusul laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan tingkat inflasi tahunan (year on year) pada Desember 2025 berada di angka 2,92 persen.
Angka inflasi tersebut masih berada dalam sasaran nasional yang ditetapkan, yakni antara 1,5 persen hingga 3,5 persen. Menurut Amran, sepanjang tahun 2025, pemerintah secara aktif melaksanakan sejumlah program strategis.
Mureks menghadirkan beragam artikel informatif untuk pembaca. mureks.co.id
Program Intervensi Pangan Sepanjang 2025
Program-program yang digulirkan pemerintah meliputi Gerakan Pangan Murah (GPM), Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras, hingga penyaluran bantuan pangan. “Untuk memastikan masyarakat tetap tenang dan daya beli terjaga,” ucap Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi pada Selasa (6/1/2026).
Mureks mencatat bahwa program Gerakan Pangan Murah (GPM) konsisten dilakukan sepanjang tahun 2025, bekerja sama dengan pemerintah daerah. Inisiatif ini bertujuan membantu pemerintah daerah dalam mengendalikan laju inflasi di wilayah masing-masing.
Hingga Desember 2025, pemerintah telah menggelar GPM di 11.968 titik yang tersebar di 480 kabupaten/kota di 38 provinsi. Program GPM ini tidak hanya menunjukkan realisasi anggaran yang tinggi, tetapi juga mencatat tingkat kepuasan masyarakat yang mencapai 85,2 persen, masuk dalam kategori baik.
Selain GPM, Bapanas juga memaksimalkan program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) guna melancarkan arus pasokan pangan antarwilayah. Sepanjang tahun 2025, FDP berhasil merealisasikan distribusi 1.064 ton untuk sembilan komoditas strategis, melampaui target yang ditetapkan dengan capaian 118,3 persen.
Penyaluran FDP didominasi oleh komoditas beras, kedelai, gula, dan minyak goreng, khususnya untuk daerah-daerah yang memiliki pasokan terbatas. Lebih lanjut, pemerintah juga melakukan intervensi dengan mengembangkan Kios Pangan, yang berfungsi sebagai alternatif distribusi pangan pokok bagi masyarakat.
