Sebuah karya berjudul “Fort de Kock dan Depresi Ekonomi; Catatan Suksesnya Kongres XIX Muhammadiyah di Bawah Empasan Badai Malaise” yang ditulis oleh sejarawan muda Minangkabau, Fikrul Hanif Sufyan, berhasil memantik imajinasi publik. Buku ini secara mendalam mengaitkan penyelenggaraan kongres akbar Muhammadiyah pada tahun 1930 dengan kondisi resesi ekonomi dunia yang dikenal sebagai Depresi Besar.
Ketika Dunia Diterpa Malaise
Era 1930-an dikenal luas sebagai zaman meleset, sebuah pelesetan dari kata malaise. Istilah malaise sendiri berasal dari bahasa Prancis, yakni “Mal” (buruk) dan “Aise” (kenyamanan), yang secara harfiah berarti lesu. Namun, secara resmi, krisis ekonomi global ini disebut Great Depression, dipicu oleh kejatuhan bursa saham di Wall Street, Amerika Serikat.
Simak artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Dampak Depresi Besar terasa hingga ke Hindia Belanda. Ekonomi kolonial saat itu sangat terintegrasi dengan perekonomian internasional, dengan komoditas utama seperti kopi, teh, karet, dan tebu/gula yang berorientasi ekspor. Banyak literatur mengulas fenomena ini, salah satunya disertasi Sumitro Djojohadikusumo, ayah Presiden Prabowo, yang berjudul “Kredit Rakyat di Masa Depresi” (1943). Disertasi ini bahkan membantah teori dualisme ekonomi Hindia Belanda yang dikemukakan JH Boeke, yang menyatakan bahwa ekonomi pribumi terpisah dari ekonomi kolonial.
Fort de Kock: Tuan Rumah Kongres Pertama di Luar Jawa
Keputusan menunjuk Fort de Kock sebagai tuan rumah Kongres XIX Muhammadiyah diambil pada kongres ke-18 di Surakarta. Fort de Kock, yang kini dikenal sebagai Bukittinggi dengan ikon Jam Gadang-nya, awalnya adalah nama sebuah benteng Belanda yang dibangun pasca-Perang Paderi, sebelum menjadi nama kota menggantikan Kurai V Nagari.
Awalnya, delegasi Minang sempat menolak tawaran menjadi tuan rumah. Hal ini wajar mengingat Muhammadiyah baru berkembang di Minangkabau pada tahun 1925, jauh setelah organisasi ini berdiri pada 1912. Namun, Kiai Fachrodin, yang pernah diutus pengurus pusat untuk mengembangkan Muhammadiyah di Minangkabau, bersikeras. Keputusannya terbukti sangat tepat. Perlu dicatat, Muhammadiyah di Minang pertama kali dikembangkan oleh dua tokoh berpengaruh, Haji Rasul (ayah Buya Hamka) dan AR Sutan Mansur.
Jejak Perkembangan Muhammadiyah di Tanah Minang
Buku Fikrul Hanif Sufyan kaya akan data yang mengurai bagaimana Muhammadiyah dapat berkembang pesat di tanah Minang. Perkembangan ini tidak lepas dari berbagai latar belakang sejarah dan sosial-ekonomi, seperti kegagalan pemberontakan kaum komunis di Silungkang pada 1926 dan 1927, ketegangan antara Kaum Tua dan Kaum Muda, serta dampak gempa bermagnitudo 7,6 pada 1926. Masyarakat Minang saat itu membutuhkan saluran baru yang progresif dan modern, sejalan dengan watak mereka.
Salah satu warisan penting dari Muhammadiyah Minang adalah adopsi setelan jas gaya Eropa (Belanda) lengkap dengan dasi, namun tetap dipadukan dengan kopiah. Gaya ini berbeda dengan pakaian Kiai Ahmad Dahlan yang mengenakan kain jarik, surjan, dan blangkon, atau KH Hasyim Asy’ari yang mengenakan sarung, jubah, dan sorban. Foto-foto AR Sutan Mansur dan Haji Rasul menjadi bukti visual dari gaya berpakaian ini.
Perubahan sosial-ekonomi di Minang akibat modernisasi Belanda juga turut memengaruhi. Penemuan batubara di Ombilin, Sawahlunto, memicu pembangunan pelabuhan di Teluk Bayur, jalur kereta api, dan jalan-jalan. Kondisi ini memudahkan Muhammadiyah, yang merupakan gerakan kaum kota dan para pedagang, untuk menyebar dan berbiak.
Biaya Kongres di Tengah Badai Krisis
Keputusan penyelenggaraan kongres di Bukittinggi diambil sebelum peristiwa Black Thursday, runtuhnya bursa saham yang menandai awal krisis ekonomi dunia (1929-1939). Meski demikian, panitia kongres terus bekerja keras menggalang dana. Mereka berhasil mengumpulkan 2.552,3 gulden, dengan sumbangan signifikan dari para saudagar Minang di Padang, Bukittinggi, hingga Semenanjung Malaya.
Sebagai gambaran, harga emas per gram saat itu kurang dari 10 gulden. Dengan demikian, dana yang terkumpul setara dengan sekitar 255 gram emas. Jika dikonversi ke harga emas saat ini yang sekitar Rp 2,5 juta per gram, maka nilai dana tersebut mencapai sekitar Rp 637,5 juta, atau lebih dari setengah miliar rupiah.
Fikrul Hanif Sufyan menyebutkan bahwa filosofi Minang “iduik bajaso mati bapusako” (hidup berjasa, mati berpusaka) memiliki peran besar dalam kesuksesan kongres ini. Kongres di Bukittinggi kemudian dikenal sebagai kongres paling meriah dibandingkan kongres-kongres sebelumnya. Seluruh komponen masyarakat Minang, tidak hanya panitia dan warga Muhammadiyah, bahu membahu menyukseskan acara. Mulai dari penyambutan di pelabuhan, perjalanan dari Padang ke Bukittinggi, hingga pelayanan di arena dan sambutan hangat masyarakat. Bahkan, jemaah tarekat dan warga organisasi Perti (organisasi keagamaan yang lahir di Minang pada 1928) turut menyambut tamu dari seluruh penjuru Nusantara.
Panitia berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi peserta. Selain itu, peserta juga disuguhi keindahan alam Bukittinggi, yang dijuluki Parijs van Sumatra. Kota kelahiran Bung Hatta ini dikelilingi tiga gunung (Merapi, Singgalang, dan Tandikat) serta 27 bukit, ditambah pesona Ngarai Sianok. Tak heran Belanda memilih kota ini sebagai tempat tinggal mereka.
Muhammadiyah: Pelopor Kongres Nasional di Luar Jawa
Muhammadiyah, yang berdiri pada 1912, awalnya mengadakan rapat tahunan (Algemene Vergadering/1912-1921, lalu Jaar Vergadering/1922), kemudian menggunakan istilah Congress (1923-1949), dan akhirnya Muktamar (1950 hingga sekarang, meskipun istilah Muktamar pernah dipakai pada 1936). Hingga kongres ke-18, semua penyelenggaraan selalu berlokasi di kota-kota di Pulau Jawa. Kongres di Bukittinggi pada 1930 menjadi yang pertama di luar Jawa.
Catatan Mureks menunjukkan, kongres di Bukittinggi ini kemungkinan merupakan pertemuan besar pertama yang diadakan di luar Jawa oleh organisasi sosial maupun politik di Hindia Belanda pada masa itu. Konsep nasionalisme memang masih belum sepenuhnya fasih bagi penduduk Nusantara, meskipun elite terdidik telah mengikrarkan Sumpah Pemuda pada 1928.
Sebelum kedatangan Belanda, wilayah Nusantara masih berupa kerajaan atau kesultanan dengan teritori terbatas. Gagasan kebangsaan dari kaum bumiputera baru muncul pada awal abad ke-20, diawali oleh Sarekat Dagang Islam (1905, menjadi Sarekat Islam 1912), Budi Utomo (1908), Indische Partij (1912), Muhammadiyah, ISDV (1914, menjadi PKI 1924), Taman Siswa (1922), NU (1926), PNI (1927), dan seterusnya.
Dari semua organisasi tersebut, hanya Muhammadiyah dan NU yang tercatat pernah mengadakan kongres di luar Jawa sebelum Indonesia merdeka. Muhammadiyah berkongres di Bukittinggi (1930), Makassar (1932), Banjarmasin (1935), dan Medan (1939), menjangkau empat pulau utama: Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Sementara itu, NU pernah bermuktamar di Banjarmasin pada 1936, setahun setelah Muhammadiyah di kota yang sama, namun selebihnya muktamar NU selalu di Jawa.
Organisasi politik seperti Sarekat Islam yang progresif, bahkan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang kurang rapi dalam rutinitas kongresnya, tidak pernah mengadakan kongres di luar Jawa. Budi Utomo, yang diakui sebagai tonggak kebangkitan nasional, hingga bubarnya pada 1935 tetap menjadi organisasi yang berpusat di Jawa.
Muhammadiyah: Organisasi Kebangsaan yang Teruji Sejarah
Pada titik ini, Muhammadiyah, sebagai organisasi keagamaan, terbukti paling progresif dan benar-benar menasional dalam mengamalkan asas kebangsaan. Tidak mengherankan jika Muhammadiyah dan NU menjadi dua organisasi yang paling mengakar di seluruh pelosok Nusantara dan lestari hingga kini. Dengan demikian, Muhammadiyah bukan hanya menjadi organisasi sosial keagamaan pertama, tetapi juga organisasi pertama secara keseluruhan yang berkongres di luar Jawa.
Kesadaran menasional ini, pada masanya, mungkin belum sepenuhnya disadari dalam konteks kebangsaan sebagai sebuah ideologi. Namun, dampaknya kini terbukti bahwa Muhammadiyah adalah organisasi kebangsaan yang teruji oleh sejarah. Buku Fikrul Hanif Sufyan juga menjelaskan dampak sosial dan ekonomi pasca-kongres di Minangkabau, seperti munculnya cabang-cabang baru, pembelian Hotel Merapi (kini Kompleks Perguruan Muhammadiyah Kauman, Padang Panjang), dan pendirian Tablighschool. Para tokoh Muhammadiyah sejak awal memiliki visi strategis tentang dampak penyelenggaraan kongres bagi perkembangan organisasi.
Untuk memahami lebih jauh kekayaan data dan foto-foto masa lalu yang disajikan, pembaca sangat dianjurkan untuk membaca buku karya Fikrul Hanif Sufyan ini.
