JAKARTA – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Ferry Juliantono, mendorong Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan untuk memperluas lini bisnisnya ke sektor Industri Pengolahan Susu (IPS) dengan memproduksi susu Ultra High Temperature (UHT). Langkah ini diharapkan dapat memperkuat peran KPBS Pangalengan dalam ekosistem program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah.
Dukungan tersebut disampaikan Ferry saat kunjungan kerja ke KPBS Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Senin, 22 Desember 2025. “Saya berharap teknologi pasteurisasi di sini bisa dikembangkan dengan membangun line pabrik baru untuk memproduksi susu UHT,” kata Ferry dalam keterangannya.
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
Dalam kesempatan itu, Ferry juga menyaksikan penandatanganan dua perjanjian kerja sama penting. Pertama, antara KPBS Pangalengan dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jayabaya 2 terkait pengadaan susu pasteurisasi untuk program MBG. Kedua, perjanjian kerja sama antara KPBS Pangalengan dengan Kopdes Merah Putih Margamulya mengenai pelatihan koperasi.
Ferry menjelaskan, produk susu UHT dan pasteurisasi dari KPBS Pangalengan nantinya akan didistribusikan dan dijual di seluruh gerai milik Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia. Untuk mendukung ekspansi ini, Kementerian Koperasi dan UKM juga memastikan ketersediaan dukungan finansial. “Untuk keperluan industri UHT ini, saya juga pastikan LPDB Koperasi siap membantu bila KPBS Pangalengan membutuhkan tambahan pembiayaan,” ungkapnya.
Larangan Impor Susu Bubuk Skim Demi Peternak Lokal
Lebih lanjut, Ferry menyoroti kebijakan impor susu. Ia menjelaskan bahwa selama ini industri pengolahan susu di Indonesia banyak mengandalkan bahan baku dari impor susu bubuk skim, yang sebelumnya diizinkan masuk berdasarkan peraturan tertentu. Namun, Ferry menegaskan bahwa peraturan menteri yang mengatur impor tersebut kini sudah tidak berlaku lagi.
“Bila koperasi mampu membangun industri pengolahan susu, maka akan menyerap produk susu dari peternak sapi perah kita. Saya pastikan impor susu bubuk skim akan kita larang, karena itu akan mematikan para peternak sapi perah,” tegas Ferry.
Ia menambahkan, Indonesia seharusnya terus berupaya meningkatkan populasi sapi perah yang sangat dibutuhkan oleh para peternak. “Kita akan dukung program pemerintah untuk menambah populasi sapi perah dan kemudian akan dukung advokasinya untuk menghambat masuknya susu bubuk skim impor,” lanjutnya.
Ferry juga mendorong seluruh koperasi peternak sapi perah agar dapat bersaing dengan perusahaan swasta dalam memproduksi susu bubuk sendiri. “Kita jangan mau kalah bersaing dengan yang punya swasta, agar dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat,” ucapnya.
Penguatan Ekosistem Koperasi dalam Program Makan Bergizi Gratis
Terkait program MBG, Ferry berharap keberadaan SPPG di seluruh Indonesia dapat membangun rantai pasok (supply chain) yang kuat dari koperasi, khususnya Kopdes Merah Putih. “Bukan hanya susu, tapi juga sayur-sayurannya juga nanti akan disuplai koperasi petani sayur dan lain sebagainya. Jadi, tujuan kita memang membangun ekosistem koperasi untuk mensuplai kebutuhan dari SPPG dalam program MBG,” jelasnya.
Menurut Ferry, kualitas dan sertifikasi susu merupakan fondasi utama penguatan koperasi produsen sapi perah. Hal ini penting mengingat susu adalah produk pangan strategis yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, terutama anak-anak.
“Oleh karena itu, pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan, serta sertifikasi dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi di tingkat peternak, pengolahan, hingga distribusi, harus menjadi perhatian utama koperasi,” paparnya.
Ferry menekankan peran kolektif koperasi sebagai kunci dalam mendukung program MBG. Koperasi produsen susu harus mampu menjadi penyedia susu yang aman, layak konsumsi, terstandar, dan tersertifikasi, dengan sistem distribusi yang tertib dan akuntabel. “Suplai untuk MBG tidak hanya menuntut ketersediaan produk, tetapi juga kesiapan koperasi dalam tata kelola, pencatatan, ketelusuran, dan manajemen rantai pasok. Di sinilah koperasi diuji untuk naik kelas menjadi mitra strategis program nasional,” pungkasnya.
KPBS Pangalengan Mitra Baik LPDB dengan Kapasitas Produksi Besar
Sementara itu, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM), Krisdianto, menyatakan KPBS Pangalengan merupakan mitra LPDB yang masuk kategori baik. “Mereka juga sudah memiliki mitra offtaker seperti Ultra Jaya dan Frisian Flag, dan beberapa SPPG dalam program MBG,” kata Krisdianto.
Krisdianto berharap KPBS Pangalengan dapat menjadi pemasok utama bagi Kopdes Merah Putih, khususnya untuk berbagai produk susu. Ia juga mengungkapkan bahwa koperasi ini pernah menerima pembiayaan dana bergulir sebesar Rp15 miliar dari LPDB dan telah melunasinya.
Di sisi lain, Ketua KPBS Pangalengan, Aun Gunawan, menjelaskan sejarah dan kapasitas koperasi yang dipimpinnya. KPBS Pangalengan telah berdiri sejak tahun 1969 dan kini memiliki lebih dari 4.500 anggota. Dengan populasi sapi perah mencapai 16 ribu ekor, KPBS mampu memproduksi susu sebanyak 80 ton per hari.
Untuk mendukung produksi dan pemasaran susu segar, KPBS Pangalengan mengoperasikan 28 Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) yang terintegrasi melalui sistem berbasis Enterprise Resource Planning (ERP). “Delapan di antaranya dilengkapi dengan sistem pendingin susu, yang memungkinkan proses lebih efisien mulai dari pengumpulan susu di tingkat peternakan hingga pengiriman ke industri pengolahan susu,” jelas Aun.
Saat ini, KPBS Pangalengan aktif terlibat dalam program MBG dengan memasok susu ke 50 SPPG. “Tapi, susu kita tidak di-drop ke SPPG, tapi langsung ke sekolah bersamaan waktu dengan SPPG. Kita siapkan sekitar 700 ribu cup per bulan,” tutup Aun.
