Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa posisi kas pemerintah hingga akhir tahun 2025 mencapai Rp 399 triliun. Dana jumbo tersebut telah disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan belanja negara pada awal tahun 2026.
Purbaya menjelaskan bahwa sebagian dari dana tersebut ditempatkan di Bank Indonesia (BI). “Akhir tahun 2025 uang saya ada Rp 390-an triliun. Sebagian di bank sentral karena siap-siap untuk pengeluaran Januari (2026),” kata Purbaya dalam media briefing di kantornya, Jakarta Pusat, pada Rabu (31/12/2025).
Selengkapnya dapat dibaca melalui Mureks di laman mureks.co.id.
Menurut Purbaya, apabila dana tersebut masih menunjukkan kelebihan, pemerintah berencana untuk kembali menempatkannya di perbankan. Mureks mencatat bahwa saat ini perbankan dinilai masih memiliki likuiditas yang memadai, berkat adanya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia.
“Dengan bantuan, dengan sinkronisasi kebijakan dengan bank sentral, perbankan sekarang cukup likuiditasnya,” tutur Purbaya menegaskan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah menarik dana senilai Rp 76 triliun secara bertahap. Penarikan ini dilakukan dari total penempatan Rp 276 triliun di perbankan, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan rutin belanja negara yang disalurkan melalui kementerian atau lembaga (K/L).
Dana yang ditempatkan di perbankan tersebut, sebagaimana diketahui, berasal dari dana pemerintah yang menganggur di Bank Indonesia. Dana ini umumnya berbentuk Saldo Anggaran Lebih (SAL) maupun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
“Itu buat belanja rutin. Buat belanja rutin kementerian lembaga. Jadi saya tarik seperti ditarik dari sistem, tapi langsung dibelanjain lagi, jadi langsung masuk ke sistem perekonomian,” ucap Purbaya, menjelaskan mekanisme perputaran dana tersebut.
