Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menyatakan kepuasannya terhadap kinerja seluruh jajaran Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM RI) selama setahun terakhir. Kepuasan ini didasari oleh peningkatan signifikan kepercayaan publik, perkembangan kelembagaan yang pesat, serta pencapaian puncak berupa terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pigai menjelaskan, peningkatan kepercayaan publik terhadap KemenHAM RI terlihat dari lonjakan jumlah pengaduan yang masuk. “Kepercayaan publik terhadap KemenHAM RI mengalami peningkatan yang signifikan, terlihat dari banyaknya pengaduan yang masuk. Dari yang awalnya hanya 70 laporan, kini meningkat menjadi sekitar 1.300 pengaduan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa publik telah mengenal KemenHAM RI sebagai lembaga yang mengurusi pemenuhan hak asasi manusia,” ujar Pigai dalam keterangan tertulisnya, Selasa (06/01/2026).
Baca liputan informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Pernyataan tersebut disampaikan Pigai di Jakarta, Senin (05/01). Ia menambahkan, kepercayaan publik juga tercermin dari pemberitaan media yang secara konsisten menyoroti hasil kinerja KemenHAM RI. “Apa yang disampaikan media merupakan hasil reportase dari pekerjaan nyata seluruh jajaran KemenHAM RI,” lanjutnya.
Pigai menegaskan bahwa pengakuan publik ini bukan karena kontroversi, melainkan buah dari kinerja yang konsisten dan intensif. “Kami dikenal bukan karena membuat kasus, tetapi karena bekerja. Kami bekerja sungguh-sungguh, pagi, siang, sore, dan malam. Bahkan ada yang sampai tidur di kantor,” tegasnya.
Secara kelembagaan, KemenHAM RI juga mengalami perkembangan pesat. Dari awal berdiri dengan jumlah pegawai terbatas, kini kementerian tersebut telah memiliki ribuan pegawai yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, KemenHAM RI berhasil membangun organisasi dan tata kelola yang lengkap, termasuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Hingga saat ini, KemenHAM RI telah memiliki 20 Kantor Wilayah dan 18 Wilayah Kerja.
“Kita tidak menumpang pada kementerian atau lembaga lain. Artinya, Bapak dan Ibu telah bekerja serius dalam memperkuat lembaga, sehingga dalam waktu singkat KemenHAM RI dapat berdiri sejajar dengan kementerian yang telah ada puluhan tahun,” kata Pigai, mengapresiasi dedikasi para pegawainya.
Mureks mencatat bahwa dedikasi pegawai menjadi salah satu faktor kunci dalam pembentukan institusi yang matang. Pigai mengungkapkan, sejumlah pegawai bahkan kerap menginap di kantor demi menyelesaikan tugas-tugas kementerian. “Ini bukti bahwa kita bekerja sungguh-sungguh. Dedikasi seperti inilah yang membentuk KemenHAM RI menjadi institusi yang matang dari sisi tata kelola, manajemen, dan organisasi,” imbuhnya.
Puncak keberhasilan kinerja KemenHAM RI ditandai dengan terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang akan ditetapkan secara resmi pada 8 Januari 2026. “Ini bukan sekadar keberuntungan birokrasi, melainkan hasil kerja keras dan diplomasi dalam meyakinkan negara lain. Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, kita memiliki tanggung jawab besar,” jelas Pigai.
Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Pigai telah meminta Sekretariat Jenderal KemenHAM RI menyiapkan anggaran serta menugaskan dua hingga tiga staf untuk berkantor di Kantor Pusat Dewan HAM PBB selama masa kepresidenan berlangsung. “Seluruh biaya, mulai dari tunjangan hingga uang saku, akan ditanggung melalui anggaran resmi kementerian agar mereka dapat menimba pengalaman internasional,” pungkas Pigai.
