JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam menghadapi praktik pembalakan liar. Kementerian Kehutanan saat ini tengah mengaudit ulang izin pemanfaatan hutan yang diberikan kepada 24 perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) di Sumatera.
Audit Menyeluruh untuk Penertiban
Prasetyo Hadi, yang juga menjabat sebagai Juru Bicara Presiden RI, menjelaskan bahwa audit ini bertujuan memastikan perusahaan-perusahaan tersebut mematuhi aturan dan tidak terlibat dalam aktivitas pembalakan liar. Praktik ilegal ini diyakini menjadi salah satu faktor yang memperparah dampak banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat.
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
“Tentu kami tidak ingin tinggal diam, makanya tadi, sudah kami sampaikan bahwa saat ini Kementerian Kehutanan sedang melakukan review, audit, di kurang lebih 24 perusahaan yang mendapatkan izin pengelolaan kawasan hutan baik HPH maupun HTI. Ini dalam rangka kita mau melakukan penertiban, mau melihat apa ada kegiatan-kegiatan yang tidak seharusnya,” kata Prasetyo Hadi kepada wartawan di Jakarta pada Senin (29/12), sebagaimana dikutip dari tayangan yang diterima pada Selasa (30/12).
Selain menyasar korporasi, pemerintah juga berupaya meningkatkan edukasi kepada masyarakat. Prasetyo Hadi menyoroti bahwa pelaku pembalakan liar tidak hanya berasal dari perusahaan, tetapi juga perorangan. “Kita juga harus menangani yang bersifat perorangan. Ini kan perlu edukasi-edukasi ya, lintas sektoral juga,” ujarnya.
Dampak Pembalakan Liar pada Bencana Alam
Sejumlah ahli dan aktivis lingkungan sebelumnya telah menyuarakan keprihatinan mereka. Mereka menilai parahnya dampak banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan semata karena fenomena cuaca ekstrem, melainkan juga akibat pembalakan liar yang telah berlangsung bertahun-tahun di hutan-hutan Sumatera. Penilaian ini diperkuat dengan temuan gelondongan kayu berukuran besar dengan potongan rapi yang ikut terbawa arus banjir bandang, mengepung permukiman dan jalan-jalan utama di lokasi bencana.
Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah kota dan kabupaten di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada bulan lalu, tepatnya 25 November 2025, telah menimbulkan kerugian besar. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan per 29 Desember 2025, jumlah korban jiwa mencapai 1.140 orang, 163 orang dilaporkan hilang, dan 399.200 orang mengungsi. Puluhan ribu rumah juga mengalami kerusakan parah akibat bencana tersebut.
