Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Sugiono membeberkan peran krusial Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dalam menggerakkan perekonomian nasional di kancah global. Sugiono menekankan bahwa di bawah kepemimpinannya, Kemlu RI telah mengambil langkah konkret untuk memastikan kerja sama ekonomi internasional memberikan dampak nyata bagi Indonesia.
Salah satu inisiatif utama yang diungkap Sugiono adalah pembentukan Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan. Direktorat baru ini, yang dibentuk pada akhir 2024, memiliki mandat khusus untuk menindaklanjuti berbagai perjanjian atau nota kesepahaman yang telah ditandatangani antara Indonesia dengan negara-negara lain. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut benar-benar terealisasi dan memberikan keuntungan bagi Indonesia.
Pantau terus artikel terbaru dan terupdate hanya di mureks.co.id!
“Kita ingin memastikan bahwa dokumen ini ada turunannya. Turunannya itu nanti kita harapkan tentu saja kerja sama dan koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait lainnya. Ini bisa jadi sesuatu yang istilah sekarang cuan,” kata Sugiono dalam wawancara eksklusif bersama CNN Indonesia pada Selasa (30/12/2025).
Sugiono menjelaskan bahwa tugas memajukan kepentingan nasional, termasuk di sektor perekonomian, sejatinya sudah diemban oleh Kementerian Luar Negeri sejak awal. Namun, ia menilai peran tersebut belum begitu signifikan. Oleh karena itu, sesaat setelah dilantik, Sugiono mendorong agar Kemlu RI terlibat lebih aktif dalam geliat ekonomi Indonesia.
Keterlibatan aktif tersebut salah satunya diwujudkan melalui upaya Indonesia untuk bergabung dalam forum ekonomi BRICS. Sugiono mengungkapkan bahwa pada hari pertamanya setelah dilantik, ia langsung bertolak ke Kazan, Rusia, atas perintah Presiden Prabowo Subianto.
“Hari pertama saya setelah dilantik, saya langsung ke Kazan, Rusia, karena waktu itu Pak Presiden [Prabowo Subianto] memerintahkan saya untuk hadir kesana dan menyampaikan keinginan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS. Ini adalah satu bentuk diversifikasi kita mengikuti multilateral grouping (di bidang ekonomi),” imbuhnya.
Selain BRICS, Indonesia juga tengah dalam proses aksesi OECD (Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi), serta terlibat dalam Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) dan Indo-Pacific Economic Community. “Kita diversifikasi ke BRICS waktu itu, dan ini merupakan satu ekonomi motif yang kita lakukan,” tegas Sugiono.
Menlu Sugiono menggarisbawahi keinginannya agar Kemlu RI turut menggerakkan roda ekonomi nasional, khususnya dalam mendorong ekspor komoditas unggulan Indonesia. Ia berharap komoditas RI dapat diterima seluas-luasnya di pasar internasional tanpa hambatan perdagangan.
“Dan itu juga memastikan tenaga kerja yang ada di Indonesia untuk bisa tetap bekerja. Ini kan kepentingan nasional kita juga, kesejahteraan rumah itu kepentingan nasional kita. Jadi, itu kita lakukan. Nah, tentu saja saya merasa di Kementerian Luar Negeri itu tidak cukup. Kita harus follow up semua yang sudah kita perjanjikan ini sehingga benar-benar dampak yang kita inginkan terjadi di masyarakat,” pungkas Sugiono.
