Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Indonesia pernah mencapai swasembada bawang putih pada tahun 1995. Namun, produksi komoditas ini terus menurun signifikan sejak tahun 2020, menyebabkan ketergantungan tinggi pada impor.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Luhut menekankan pentingnya memprioritaskan riset guna menghasilkan varietas tanaman bawang putih yang unggul. Hal ini disampaikannya melalui unggahan di akun Instagram resminya pada Kamis (8/1/2026).
Liputan informatif lainnya tersedia di Mureks. mureks.co.id
Dorongan Percepatan Ketahanan Pangan Nasional
Dalam unggahan tersebut, Luhut menjelaskan telah berdiskusi dengan Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta pimpinan lembaga riset lainnya. Diskusi ini berfokus pada percepatan agenda ketahanan pangan nasional, menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto saat retret di Hambalang pada Selasa (6/1/2026).
DEN, menurut Luhut, mendukung penuh penguatan riset bibit bawang putih. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor bibit dan bawang putih segar yang volumenya masih sangat tinggi.
“Indonesia pernah swasembada bawang putih pada 1995. Namun sejak 2020 produksinya terus menurun. Inilah mengapa kita perlu memprioritaskan varietas unggul dan riset berbasis sains,” kata Luhut melalui Instagramnya @luhut.pandjaitan, dikutip Kamis (8/1/2026).
“DEN sepakat mendukung penguatan riset bibit bawang putih guna mengurangi ketergantungan impor bibit, sekaligus meningkatkan kontribusi riset bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” lanjut Luhut.
Sejarah Swasembada dan Dampak Liberalisasi
Indonesia memang memiliki sejarah swasembada bawang putih. Tahun 1982 menjadi tonggak penting keberhasilan swasembada, didukung oleh luas panen di sentra-sentra utama seperti Temanggung (Jawa Tengah), Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), dan Enrekang (Sulawesi Selatan). Ketiga daerah ini memiliki agroklimat ideal untuk budi daya bawang putih.
Namun, sejak pertengahan 1990-an, terutama setelah 1994, Indonesia mulai membuka keran impor bawang putih secara lebih luas. Impor didominasi dari China yang menawarkan harga jauh lebih murah. Meski demikian, produksi bawang putih nasional pada 1995 masih mencapai 152.000 ton.
Dampak liberalisasi perdagangan semakin terasa setelah krisis moneter 1998. Deregulasi perdagangan memperbesar volume impor dan menyebabkan petani lokal kehilangan daya saing. Akibatnya, luas panen dan produksi bawang putih nasional menurun drastis.
Ketergantungan Impor yang Tinggi
Data menunjukkan, pada tahun 2000, impor bawang putih sudah mencapai 174,14 ribu ton dan melonjak menjadi 587,94 ribu ton pada 2018. Untuk tahun 2025, Kementerian Perdagangan menetapkan alokasi kebutuhan impor bawang putih sebesar 550.000 ton.
Ketergantungan yang tinggi terhadap impor, terutama dari China, India, Taiwan, dan Amerika Serikat (AS), mendominasi pasar bawang putih nasional saat ini. Berdasarkan data dari Satuan Data Kementerian Pertanian (Kementan), volume impor bawang putih sepanjang Januari hingga September 2025 mencapai 343.552 ton. Angka ini sedikit menurun dibandingkan periode yang sama di 2024 yang mencapai 345.500 ton.
Sementara itu, menurut Mureks, produksi bawang putih nasional pada 2024 hanya mencapai 39.438 ton. Angka ini jauh di bawah kebutuhan nasional yang mencapai lebih dari 600.000 ton per tahun, sehingga Indonesia sangat bergantung pada impor bawang putih.
Jika dilihat dari tren 2020 hingga 2024, produksi sempat menurun dari 2020 hingga 2022, tercatat turun drastis menjadi 30.582 ton pada 2022. Namun, pada 2023, angkanya mulai mengalami kenaikan menjadi 39.254 ton.
Arahan Presiden Prabowo: Riset Tidak Boleh Lambat
Luhut berharap pada Oktober 2026, saat Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Tropical Science and Technology Hub 2 (TSTH2), ekosistem riset yang dibangun tidak lagi sebatas rencana. Riset yang sudah berjalan dan terintegrasi ditargetkan mulai menghasilkan dampak nyata bagi ketahanan pangan.
Selain itu, Presiden Prabowo, kata Luhut, meminta agar tidak ada lagi agenda riset yang berjalan lambat dan pendekatan sektoral ditinggalkan. Oleh karena itu, BRIN didorong untuk mengintegrasikan seluruh kekuatan riset nasional.
“Saya mengajak BRIN mengintegrasikan seluruh kekuatan riset seperti IPB, UGM, IT Del, dan TSTH2. Jika kekuatan ini kita satukan, saya yakin lompatan besar bagi ketahanan pangan nasional bisa kita wujudkan,” tuturnya.
Adapun TSTH2 disiapkan sebagai pusat kolaborasi riset nasional dengan fokus tanaman herbal dan hortikultura, didukung ratusan spesies herbal, super komputer H200 dan B200, serta mesin genomik T7 yang terintegrasi. Presiden Prabowo juga berpesan dan menekankan pentingnya membangun Genebank nasional dan seeding industry.
Luhut menegaskan komitmen untuk mendorong produksi herbal lokal dan memastikan regulasi bisa semakin adaptif terhadap inovasi. “Saya juga meminta kepada BRIN untuk menyusun peta kesesuaian lahan terpadu agar riset lebih terarah dan siap untuk diimplementasikan,” jelasnya.
Konsumsi nasional pada 2020 sebesar 498,94 ribu ton, dengan kebutuhan pada 2023 sekitar 517,93 ribu ton dan proyeksi 2024 sebesar 526,77 ribu ton. Dengan demikian, lebih dari 90% konsumsi nasional dipenuhi melalui impor. Pemerintah telah berupaya mengurangi ketergantungan impor melalui berbagai program, seperti penugasan wajib tanam kepada importir dan insentif budi daya di dataran tinggi.
Referensi penulisan: www.cnbcindonesia.com
