Operasi militer Amerika Serikat (AS) yang berhasil menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Senin, 05 Januari 2026, menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan politik di ‘Negeri Paman Sam’. Sejumlah politikus, baik dari Partai Demokrat maupun sekutu Presiden Donald Trump di Partai Republik, mempertanyakan legalitas dan motif di balik tindakan tersebut.
Penangkapan Maduro yang dilakukan atas perintah langsung Presiden Trump ini menciptakan polarisasi pandangan. Kritik keras datang dari Partai Demokrat, sementara beberapa anggota Partai Republik juga menyatakan keheranan dan keraguan atas dasar penangkapan Maduro di negaranya sendiri.
Ikuti artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Kritik dari Anggota Kongres
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marjorie Taylor Greene, seorang tokoh gerakan MAGA (Make America Great Again), secara terbuka mempertanyakan pembenaran Trump atas serangan tersebut. Greene mempertanyakan apakah langkah ini benar-benar bertujuan untuk mengejar penyelundup narkoba.
“Lalu mengapa pemerintahan Trump belum mengambil tindakan terhadap kartel Meksiko?”
Demikian pertanyaan Greene di platform X, seperti dilansir NBC, Minggu (4/1/2026). Ia justru menuduh Trump berupaya melakukan perubahan rezim untuk mengendalikan pasokan minyak Venezuela. Greene juga menyoroti kekesalan publik AS terhadap keterlibatan pemerintah dalam perang di luar negeri yang memakan biaya besar.
“Kekesalan rakyat Amerika terhadap agresi militer pemerintah kita sendiri yang tak berkesudahan dan dukungan terhadap perang asing dibenarkan karena kita dipaksa untuk membayarnya.”
Greene melanjutkan, “Dan kedua partai, Republik dan Demokrat, selalu mendanai dan menjalankan mesin militer Washington. Inilah yang banyak orang di MAGA kira telah mereka akhiri dengan memberikan suara. Ternyata kita salah besar.”
Kekhawatiran serupa juga diungkapkan oleh anggota DPR sentris Don Bacon dari Partai Republik, Nebraska. Meskipun ia menilai penangkapan Maduro baik untuk masa depan warga Venezuela dan kawasan, veteran militer ini khawatir serangan tersebut akan mendorong negara lain untuk melakukan tindakan serupa.
“Kekhawatiran utama saya sekarang adalah Rusia akan menggunakan ini untuk membenarkan tindakan militer ilegal dan biadab mereka terhadap Ukraina, atau China untuk membenarkan invasi ke Taiwan.”
Bacon menambahkan, “Kebebasan dan supremasi hukum dipertahankan tadi malam, tetapi para diktator akan mencoba memanfaatkan ini untuk membenarkan tujuan egois mereka.”
Sementara itu, anggota DPR Thomas Massie dari Partai Republik, Kentucky, yang dikenal sebagai pendukung kebijakan fiskal ketat dan libertarian, berpendapat bahwa pemerintahan Trump bertentangan dengan pembenaran hukumnya sendiri untuk serangan militer tersebut.
“Jika tindakan ini sesuai dengan konstitusi, Jaksa Agung tidak akan mencuit bahwa mereka telah menangkap Presiden sebuah negara berdaulat dan istrinya karena memiliki senjata api yang melanggar undang-undang senjata api AS tahun 1934.”
Senator Tim Kaine juga melontarkan kritik tajam terhadap serangan tersebut dan mempertanyakan legalitasnya. Kaine, yang duduk di Komite Hubungan Luar Negeri dan Angkatan Bersenjata, menegaskan bahwa sudah saatnya Kongres menegaskan kembali peran konstitusionalnya yang penting dalam masalah perang. Menurut Mureks, Kaine menyatakan Senat penuh akan memberikan suara pada minggu depan untuk resolusi bipartisannya, yang telah disiapkan sebelum serangan AS, guna menghindari “perang dengan Venezuela tanpa otorisasi kongres yang jelas.”
Pembelaan dari Pemerintahan Trump
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Marco Rubio membela keputusan Presiden Trump untuk tidak memberi tahu anggota parlemen sebelumnya. Ia menyebut misi tersebut akan membahayakan jika informasi tersebut lebih dulu bocor ke parlemen.
“Kami segera menghubungi anggota Kongres setelahnya. Ini bukan jenis misi yang bisa diberitahukan kepada Kongres.”
Rubio menegaskan dalam konferensi pers bersama Trump pada Sabtu (3/1), “Ini bukan jenis misi yang bisa diberitahukan sebelumnya karena akan membahayakan misi tersebut.”
Presiden Trump sendiri menuding parlemen kerap membocorkan informasi penting.
“Kongres cenderung membocorkan informasi. Ini tidak akan baik.”
